Utang BPJS Bisa Bikin Bangkrut Rumah Sakit, Bupati Bandung Dadang Berencana Cari Pinjaman ke Bank

Bupati Bandung Dadang M Naser menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidaklah tepat. Mestinya BPJS melunasi utang dulu ke rumah sakit.

Utang BPJS Bisa Bikin Bangkrut Rumah Sakit, Bupati Bandung Dadang Berencana Cari Pinjaman ke Bank
Tribun Jabar/Lutfi Ahmad Mauludin
Bupati Bandung Dadang M Naser. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Bupati Bandung Dadang M Naser menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidaklah tepat.

Bupati Dadang M Naser terpaksa berencana mengeluarkan kebijakan meminjam dana ke bank agar Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Bandung tetap bisa melayani masyarakat.

"Ini sebetulnya jangan dinaikan bagusnya. Kalau saat ini mungkin tidak tepat momentumnya untuk naikin (iuran) BPJS nya," ujarnya saat ditemui seusai salat Jumat di Masjid Al Fathu Soreang, Jumat (6/9/2019).

Anggota DPRD Jabar ini Kritik Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Menurut Dadang, seharusnya, BPJS Kesehatan bisa melunasi terlebihdahulu hutang-hutanya kepada setiap rumah sakit.

Bukannya malah membebankan kepada rakyat dengan menaikan iuran BPJS.

"Hutang-hutang BPJS nya bayar dulu ke kita (rumah sakit) bukan membebankan ke rakyat. Kan kasian rumah sakit, berat, jika dalam 2 bulan lagi tidak terbayar, berat," tuturnya.

Bupati mengaku pemerintah daerah terpaksa harus mengeluarkan kebijakan dengan berencana meminjam uang ke bank.

VIDEO Sidang Perdana Dua Terdakwa Kasus Korupsi Dana BPJS RSUD Lembang

Agar pelayanan rumah sakit tetap bisa berjalan melayani masyarakat.

"Jumlahnya belum, karena baru persiapan minjem supaya pelayanan ke publik rumah sakit jangan terhenti, harus tetap jalan," katanya.

"Karena uangnya (rumah sakit) ada di BPJS, andalannya ada di BPJS. Harusnya BPJS-nya yang minjem, bukan kita (RS) yang pinjem," ungkapnya.

Menurutnya seharusnya BPJS Kesehatan berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait telatnya pembayaran BPJS ke rumah sakit ini, dan diselesaikan dengan pinjaman ke perbankan.

Berasal dari Keluarga Tak Mampu, Pemuda yang Dipasung Akan Dirujuk Berobat Pakai SKTM dan BPJS

"Mungkin ada kebijakan pemerintah pusat melalui pendekatan CSR dengan bank atau perusahaan-perusahaan besar, masukin ke situ. Harusnya BPJS pinjem ke bank-bank negara BRI, BNI," ungkapnya.

Dadang menambahkan kenaikan iuran BPJS ini justru membebankan masyarakat. Jika pemerintah tetap ingin menaikan iuran BPJS, seharusnya pemerintah lakukan secara perlahan.

"Apakah sudah ada persetujuan DPR pusat (RI)? jangan menaikan secara sepihak. Harus bicara dulu sama DPR, kalau di DPR Kabupaten pasti ditolak, saya mendukung," pungkasnya. (mud)

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved