Satu Tahun Jabar Juara: Menanam Gagasan, Membangun Fondasi

Satu tahun Jabar Juara: Menanam Gagasan dan Membangun Fondasi. Kang Emil dan Kang Uu melahirkan banyak gagasan segar.

Satu Tahun Jabar Juara: Menanam Gagasan, Membangun Fondasi
jabarprov.go.id
Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelantikan Ridwan Kamil dan Uu Rhuzanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tepat setahun lalu, 5 September 2018, tidak hanya menghadirkan optimisme dan harapan tinggi terhadap masa depan Jabar. Seiring berjalannya waktu selama setahun, Kang Emil dan Kang Uu melahirkan banyak gagasan segar dan beragam terobosan inovatif dalam memimpin Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat saat ini berpandangan upaya mendobrak kebekuan dan lambannya kegiatan pembangunan akibat permasalahan birokrasi harus dihilangkan dengan menerapkan model dinamic government (pemerintahan dinamis) atau yang juga dikenal dengan sebutan government 3.0.

Birokrasi Dinamis sendiri merupakan pola pembangunan yang kolaboratif yang memungkinkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, di luar Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam setiap proses pembangunan. Selain pengejawantahan Birokrasi Dinamis dalam pengelolaan pemerintahan, Pemdaprov Jawa Barat juga mempraktikan konsep Penthahelix, yaitu gotong royong antara Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media, dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau kerap disapa Kang Emil, meski kelima unsur pentahelix ini memiliki peran yang berbeda, namun keterlibatan lima unsur ini menjadikan kebijakan dan realisasi program-program pembangunan di Jawa Barat berjalan lebih efektif dan efisien. Visi Jawa Barat Juara Lahir Batin pun dapat lebih cepat terwujud.

“Penerapan konsep pentahelix memungkinan terjadinya percepatan pembangunan. Ada banyak gagasan-gagasan baru di sini,” kata Emil di Gedung Pakuan.

Penerapan Birokrasi Dinamis tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berjalan lebih cepat, juga menghadirkan sumber-sumber anggaran pembangunan yang semakin banyak. Selain bergantung pada tiga anggaran negara yang meliputi APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN, Pemdaprov Jawa Barat memanfaatkan lima sumber anggaran lain.

Lima sumber anggaran tersebut meliputi KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Pemdaprov Jawa Barat menyebut beragam sumber pemasukan ini dengan Delapan Pintu Anggaran.

Selain inovasi di bidang pembiayaan pembangunan, terobosan Pemdaprov Jawa Barat saat ini juga tertuju pada peningkatan pelayanan publik, yang salah satunya dikebut melalui penerapan Digital Government. Artinya, Pemdaprov Jawa Barat mulai merancang sistem digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik dan cepat.

Reformasi Birokrasi

Sejumlah terobosan yang diterapkan Pemdaprov Jawa Barat mencuatkan pertanyaan, bagaimana Pemdaprov Jawa Barat menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar konsep-konsep yang terdengar baru di Indonesia ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jawabannya, reformasi birokrasi.

Setidaknya, ada empat langkah yang telah dan tengah dilakukan Pemdaprov Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas SDM. Pertama, menyesuaikan organisasi pemerintahan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019, agar target yang tertera dalam RPJMD dapat direalisasikan.

Kedua, ketatalaksanaan. Artinya, semua kegiatan yang dilakukan harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Jika ada kegiatan yang telah mempunyai SOP, maka SOP-nya mesti dievaluasi. Bagaimanapun, SOP harus disesuaikan dengan aturan dan target yang ingin dicapai Pemdaprov Jawa Barat.

Halaman
1234
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved