Perketat Penyaluran TKW di Bawah Umur, Pemerintah Lakukan Hal Ini

Praktik menyalurkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dibawah umur oleh calo perusahaan penyalur TKI mendapat sorotan khusus dari pemerintah.

Perketat Penyaluran TKW di Bawah Umur, Pemerintah Lakukan Hal Ini
Tribun Jabar/Handhika Rahman
Pengantar Kerja Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Bandung di Indramayu, Budi Susanto, Senin (2/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Praktik menyalurkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di bawah umur oleh calo perusahaan penyalur TKI mendapat sorotan khusus dari pemerintah.

Pasalnya, mereka kerap kali memalsukan identitas korban dalam hal ini umur untuk dapat memenuhi berkas-berkas administrasi TKW yang bersangkutan terbang ke luar negeri.

Pengantar Kerja Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI ( BP3TKI) Bandung di Indramayu, Budi Susanto mengatakan, mempekerjakan anak dibawah umur ke luar negeri termasuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang.

"Untuk antisipasi, sekarang ini sudah ada E-KTP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 untuk melindungi korban," ujar dia saat ditemui Tribuncirebon.com di Lembaga Terpadu Satu Atap dan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA PPPMI) Indramayu, Senin (2/9/2019).

Kecelakaan Beruntun di KM 91, Jasa Marga Berlakukan Rekayasa Arus Lalu Lintas untuk Evakuasi

Ini Dugaan Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang KM 92 yang Sebabkan 6 Korban Tewas

VIDEO Lapangan Sepak Bola Dipakai Shelter PKL, Pemuda di Indramayu Gelar Aksi

Dijelaskan Budi Susanto, dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 itu menjelaskan tentang memaksimalkan peran unsur pemerintahan desa terhadap warganya yang hendak berangkat ke luar negeri.

"Barangsiapa yang ingin keluar negeri harus ada surat izin dari pihak desa, nah pihak desa ini yang akan bertanggungjawab terhadap warganya tersebut," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan kasus-kasus yang diterima BP3TKI, kasus TKW di bawah umur yang diberangkatkan ke luar negeri memang ada dan cukup banyak.

Namun, dengan adanya UU Nomor 18 Tahun 2017 dan E-KTP ini kasusnya cenderung mengalami penurunan.

"Untuk data validnya saya tidak terlalu hapal karena berbicara data ya, tapi memang cenderung menurun," ucap dia.

Untuk memperketat gerak-gerik tindakan tersebut, pihak pemerintah pusat juga memantau setiap warga yang membuat paspor ke luar negeri.

"Secara sistem dia kan akan membuat paspor, dan harus ada rekomendasi dari dinas," ujarnya.

Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved