Pemilu 2019 Terberat, Bawaslu Jabar Catat Ada Lebih dari 900 Pelanggaran

"Hal ini menunjukkan bahwa publik sudah peduli dan harus diapresiasi. Refleksi ini digelar Bawaslu sebagai lembaga publik harus transparan akuntabilitasnya kinerjanya," kata Yusuf.

• Delapan Tahun Hilang Kontak, TKW Asal Cianjur Ditemukan Tewas Mengenaskan di Yordania

• Para RW di Cianjur Mulai Dapat Smartphone Bantuan Pemprov tapi 40 Desa Masih Susah Sinyal

Ia mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan bagian penting mengawasi kinerja dan bahan perbaikan persiapan pilkada 2020.

"UU pilkada masih punya problem hukum bagi pengawas pemilu terutama dari sisi nomenklatur panwaslu sementara hari ini sudah permanen badan pengawas pemilu harus ada revisi terbatas, demikian pula dari jumlah komisioner, sementara eksisting ada lima orang, kami berharap segera ada revisi terbatas menyangkut tugas dan kewenangan Bawaslu," katanya.

Ketua Bawaslu Cianjur, Usep Agus Zawari, mengatakan, pihaknya telah berupaya mengoptimalkan bagaimana pelaksanaan tugas dan amanah yang diemban dilaksanakan dengan baik.

"Pelaksanaannya tidak semua yang dibayangkan sesuai yang diharapkan ada input berkaitan dengan tugas, ini sebuah koreksi dalam rangka menghadapi pemilu yang akan datang," ujarnya.

Pihaknya membutuhkan masukan, dimulai dari refleksi dijadikan bahan masukan, khususnya untuk proses pemilu 2019 dihadapkan pada situasi eskalasi politik lebih berkonsentrasi pada pilpres sehingga energi dan semua pihak lebih melihat wilayah pilpres.

"Kami tak menutup mata ada situasi yang menjadi sesuatu yang luar biasa banyak hal yang ditemukan dan direspons publik, itulah fakta dan situasinya tak terlepas dari upaya kami," katanya.

• Bawaslu Jabar Akui Tak Mudah Awasi Pemilu 2019, Total Temukan 939 Pelanggaran

• Bawaslu Kota Cirebon Tangani 12 Kasus Pemilu 2019, 5 di Antaranya Masalah Administrasi

• Surya Paloh Sebut Indonesia Hari Ini adalah Negara Kapitalis yang Liberal, Singgung Proses Pemilu