Pengamat Ingat Pemerintah Hati-hati Tangani Gejolak Papua, Jangan Represif

Penanganan gejolak di Provinsi Papua dan Papua Barat tak dapat memakai pendekatan represif.

Pengamat Ingat Pemerintah Hati-hati Tangani Gejolak Papua, Jangan Represif
KOMPAS/JOHN ROY PURBA
Asap mengepul dari kawasan pertokoan di Entrop, Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019) 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Penanganan gejolak di Provinsi Papua dan Papua Barat tak dapat memakai pendekatan represif.

Karena itu, pengamat Intelijen dari Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, meminta pemerintah supaya berhati-hati menangani gejolak di Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, pemerintah tak bisa menggunakan cara mengantisipasi aksi terorisme, seperti yang sebelumnya terjadi di Tanah Air.

"Menangani Papua tidak mudah dan tidak bisa langsung dengan langkah represif," kata dia ketika dihubungi, Jumat (30/8/2019).

Dia menjelaskan pada saat menangani pelaku teror dengan latar belakang ideologi, aparat keamanan mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu UU No 5 Tahun 2019 tentang Anti terorisme.

Selain itu, dia melanjutkan, aparat keamanan juga didukung oleh dunia internasional mengingat teroris sudah dipahami sebagai musuh bersama. Namun, dia melihat, apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat berbeda.

Puluhan Pemuda Sorban Papua Gelar Unjuk Rasa di Depan Gedung Sate, Ini yang Disuarakannya

Unjuk Rasa Berujung Ricuh di Kabupaten Deiyai Papua, 2 Warga Sipil Meninggal Dunia

"Kasus Papua beda konteks dengan kasus terorisme oleh kelompok dengan paham radikal. Isu tentang HAM bahkan rasisme dipropagandakan oleh pihak-pihak tertentu," kata dia.

Untuk itu, dia meminta, kepada pemerintah agar berhati-hati menangani kasus Papua.

Dia menegaskan pemerintah juga tidak boleh terlihat lemah terutama jika sudah menyangkut kedaulatan negara.

"Unjuk rasa yang menggunakan simbol-simbol bertentangan dengan kedaulatan negara harus dicegah dan harus ditindak tegas," tegasnya.

Dia menyarankan agar penanganan Papua dilakukan dengan cara tetap berorientasi kepada keutuhan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

"Upaya-upaya untuk menganggu dan memprovokasi terjadinya rusuh di Papua perlu ditangani dengan hati-hati dan tegas jika sudah menyangkut kedaulatan negara," katanya. (Glery Lazuardi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Intelijen: Penanganan Kerusuhan di Papua Tak Bisa dengan cara Represif

Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved