Anggota DPRD Bilang Ridwan Kamil Gagal Paham, DPRD Bukan Setuju Ibu Kota Pindah Tapi Lakukan Kajian

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Klaim Gubernur Jabar Ridwan Kamil soal pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat mendapat persetujuan dari DPRD Jabar, dikritik sejumlah anggota dewan.

Ridwan Kamil dinilai tidak paha‎m perundang-undangan.

Pemindahan ibu kota tidak hanya sebatas minta persetujuan lisan, tapi harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

“Mestinya Ridwan Kamil tidak asal klaim dan memberikan pernyataan secara sepihak terkait dengan wacana pemindahan ibu kota Provinsi Jabar. Perlu pembahasan secara undang-undang maupun perda," ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya di Bandung, Jumat (30/8/2019).

‎Ia mengatakan, saat ini sudah dibentuk Pansus membahas RTRW Jabar yang di dalamnya membahas soal pemindahan ibu kota.

Usulan ibu kota baru yakni Tegalluar, tapi batal karena risiko rawan bencana yang tinggi.

“Pada waktu Pimpinan dan Anggota Pansus 7 yang membahas Raperda RTRW ini melakukan konsultasi ke BNPB, ternyata diketahui bahwa Tegalluar itu memiliki potensi bencana dengan kelas bahaya yang tinggi, khususnya banjir dan gempa bumi,” ujarnya.

Emil sapaan akrab Ridwan Kamil menyebut ada tiga calon ibu kota provinsi baru.

Selain Tegalluar ada Walini di Kabupaten Bandung Barat dan Kertajati, Majalengka.