Menghadap Jokowi, Ridwan Kamil Beri Masukan Terkait Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Adapun tanah yang sudah tersedia untuk pembangunan ibu kota baru seluas 180 ribu haktare.

Menghadap Jokowi, Ridwan Kamil Beri Masukan Terkait Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai bertemu Jokowi di Istana Presiden, Rabu (28/8/2019). 
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Kang Emil sapaan Ridwan Kamil dalam posisi sebagai anak bangsa, di sela-sela pembicaraannya dengan Presiden Jokowi terkait pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat.

"Saya melaporkan penerjemahan konsep pembangunan sumber daya manusia, kami mau ada revitalisasi SMK, revitalisasi 4.0 di Jawa Barat. Itu juga meminta ada atensi khusus Pak Presiden agar Jabar didukung maksimal. Kedua, memberi masukan soal ibu kota," ujar Kang Emil di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Menurutnya, tanah 180 ribu hektare untuk pembangunan ibu kota baru, berdasarkan pengalamannya sebagai dosen perkotaan maka dapat menghasilkan sebuah kota yang terlalu luas dan terlalu berorientasi terhadap kendaraan bermotor.

"Harus dikaji ulang. Karena di masa depan kota futuristik itu kota yang jalan kaki. Kantor, rumah, sekolah harus berdekatan. Kalau kepepet baru (naik) transportasi umum, terakhir baru mobil," ujar Kang Emil.

"Jaangan dibalik. Jangan mendesain ibu kota baru yang mayoritas untuk mobil, untuk bangunan, tapi kemanusiaan, humanistiknya tidak maksimal," sambung Kang Emil.

Kang Emil berpendapat, luas ibu kota baru nantinya cukup 17 ribu haktare seperti yang dilakukan Amerika Serikat dalam membangun ibu kotanya di Washington DC.

"Kalau pakai teori Washington DC, sekitar 17 ribu hektare. Maksimal 30-an ribu hektare, itu sudah cukup. Nggak usah 180 ribu hektare," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimatan Timur.

Adapun tanah yang sudah tersedia untuk pembangunan ibu kota baru seluas 180 ribu haktare.
Di mana, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.

Menurut Jokowi, sebesar 19 persen pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.
"Itupun, terutama skema pengolaan aset di Ibu Kota Baru dan di Jakarta. Sisanya kerjasama KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), swasta dan BUMN," ujar Jokowi.
Editor: Ravianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved