UPDATE Kasus Suap Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun, KPK Periksa 7 Pihak Swasta

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan masih terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pes

UPDATE Kasus Suap Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun, KPK Periksa 7 Pihak Swasta
KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan; Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono dan pihak swasta, Abu Bakar. 

TRIBUNJABAR.ID, BATAM - Usai memeriksan sejumlah pejabat Pemprov Kepulauan Riau terkait kasus OTT Gubernur  Kepri nonaktif Nurdin Basirun, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tujuh pihak swasta yang diduga ada kaitannya dengan kasus tersebut, Jumat (23/8/2019)

Sama seperti sebelumnya, pemeriksaan pihak swasta juga dilakukan di lantai III Gedung Polresta Barelang, Kepri.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan masih terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepri Tahun 2018/2019.

"Ada tujuh pihak swasta yang dimintai keterangan hari ini, dan ketujuh pihak swasta ini termasuk konsultan reklamasi," kata Febri melalui pesan singkat, Jumat (23/8/2019).

Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun Diduga Terima Gratifikasi Rp 6,1 Miliar

Ketujuh orang tersebut yaitu direksi PT Bintan Hotels Trisno, staf PT Labun Buana Asri Herman, dan pemegang saham Damai Grup atau PT Damai Ecowisata Hendrik.

Kemudian Direksi PT Barelang Elektrindo Linus Gusdar, karyawan PT Marcopolo Shipyard Sutono, manajemen Adventure Glamping I Wayan Santika, serta konsultan reklamasi dan penggunaan ruang laut untuk PT Marcopolo Shipyard Agung.

"Ketujuh orang ini dimintai keterangannya sebagai saksi untuk Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun," jelasnya.

Selain dimintai keterangan terkait kasus OTT suap izin reklamasi, pemeriksaan juga ada kaitannya dengan kasus dugaan gratifikasi dari Nurdin.

Hal ini diduga dari sejumlah uang tunai yang didapat dari beberapa tas yang ada di rumah dinas Nurdin, mulai dari pecahan dollar hingga rupiah.

Geledah Rumah Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun di Batam, KPK Tak Bawa Barang Bukti Apapun

"Diduga gratifikasi terkait perizinan yang didapat dari pemberian pihak lain, mulai dari unit-unit dinas atau OPD terkait di Kepri," ujarnya.

Seperti diketahui KPK menyita uang Rp 6,1 miliar diduga suap dan gratifikasi.

Uang tersebut terdiri dari berbagai pecahan, mulai dari dollar AS, Singapura, ringgit Malaysia, riyal Arab Saudi, dollar Hong Kong serta rupiah.

Jumlah uang diduga gratifikasi yakni Rp 3,7 miliar dengan rincian 180.935 dollar Singapura, 38.553 dollar AS, 527 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi, 30 dollar Hong Kong dan 5 euro serta Rp 132.610.000. (Kompas.com/Hadi Maulana)

Tas dan Kardus Berisi Rp 3,5 Miliar Berserakan di Rumah Gubernur Kepri, Diduga dari Perkara Lain

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved