Kota Bandung Punya Perwal 31/2019 Terkait Pendidikan, Anggota Dewan Ini Tanggapi Begini

Pemkot Bandung telah menerbitkan Perwal 31 Tahun 2019 tentang, tata cara Pengujian, Pindah Jalur Pendidikan, dan Pengakuan Hasil Belajar

Kota Bandung Punya Perwal 31/2019 Terkait Pendidikan, Anggota Dewan Ini Tanggapi Begini
Tribunjabar.id
Pelantikan anggota DPRD Kota Bandung, Senin (5/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 ( Perwal 31 Tahun 2019) tentang, tata cara Pengujian, Pindah Jalur Pendidikan, dan Pengakuan Hasil Belajar.

Hal ini akan mempermudah bagi para peserta didik di Kota Bandung yang selama ini mengenyam pendidikan jalur informal atau nonformal untuk bisa pindah ke jalur pendidikan formal maupun sebaliknya.

Anggota DPRD Kota Bandung dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Salmiah Rambe SPd.i menilai, bahwa adanya payung hukum yang dapat mengakomodir kesetaraan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik di Kota Bandung, menjadi sebuah langkah positif yang perlu didukung oleh semua pihak.

"Perwal ini memang meskipun masih baru, tapi itikadnya memang sangat baik sekali, karena membuktikan bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki concern untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh warganya. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini jalur pendidikan antara nonformal dan informal seolah terkotak-kotakan atau dipandang sebelah mata, sehingga anak-anak yang mengejar Paket B atau C, sulit untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi," ujarnya saat di temui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Bandung, Jumat (23/8/2019).

Anggota DPRD Kota Bandung Ini Kritisi Alih Fungsi Lahan RTH untuk Posyandu di Rancanumpang Gedebage

Maka dengan hadirnya Perwal ini, akan memberi peluang kesempatan bagi siswa untuk dapat melanjutkan ke pendidikan formal, meskipun regulasinya, peserta didik yang pindah jalur ke sekolah formal hanya dapat di lakukan pada tahun ajaran yang sama.

Salmiah pun menuturkan, setiap kebijakan tidak bisa dipungkiri akan selalu menimbulkan adanya pro dan kontra atas kelebihan juga kekurangannya di masyarakat, akan tetapi pihaknya mencermati bahwa Pemerintah Kota Bandung sudah melakukan hal yang tepat.

Maka dari itu pemerintah harus mampu menyiapkan kebutuhan yang mendukung regulasi tersebut, seperti anggaran, sarana prasara pendidikan, serta pembinaan bagi unit pelayanan pendidikan di sekolah nonformal dan informal yang dapat mengakomodir hal tersebut.

"Sehingga para peserta didik di pendidikan non formal dan informal memiliki kompetensi pendidikan yang setara dengan siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah formal. Apalagi salah satu syarat peserta didik dari sekolah nonformal dan informal ke sekolah formal, harus mampu lulus uji kompetensi pendidikan yang diselenggarakan pengelola lembaga pengujian yang resmi dari pemerintah," ujar dia.

Target Operasional RSKIA Kopo Kota Bandung Jadi Sorotan Anggota Dewan Ini, 4 Kali Berubah Target

Sehingga hal itu, merupakan salah satu cara pemerintah untuk menyamakan standar kualifikasi dari para peserta didik. Meskipun demikian jangan sampai mekanisme ini justru dapat mempersulit atau menghambat bagi peserta didik untuk meraih kesempatan tersebut.

"Jumlah anak yang bersekolah nonformal dan informal meskipun secara detil angkanya saya tidak mengetahuinya, akan tetapi hal itu ada dan cukup banyak di Kota Bandung, khususnya anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakatnya, maka pemerintah harus bisa memberikan perhatian besar bagi anak-anak yang bersekolah di lembaga pendidikan nonformal dan informal," ujar anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, periode 2014-2019 tersebut.

Halaman
12
Penulis: Cipta Permana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved