136 Perusahaan di Karawang Tolak Rekomendasi UMSK 2019, Ini Kata Sekretaris Eksekutif Apindo Jabar

Sekretaris Eksekutif DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Rudi Martino, mengatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki tantangan . .

136 Perusahaan di Karawang Tolak Rekomendasi UMSK 2019, Ini Kata Sekretaris Eksekutif Apindo Jabar
ISTIMEWA
Ilustrasi: Aksi damai 4 FSPA SPSI terkait proses penetapan UMSK 2018 di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (6/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekretaris Eksekutif DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Rudi Martino, mengatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki tantangan untuk mencari jalan keluar atas keluhan 136 perusahan berbagai sektor di Kabupaten Karawang yang menolak Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Karawang mengenai rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2019.

"Ini test case bagi gubernur kita, kalau beliau bisa mengatasi masalah ini dia lulus ya dari aspek ketenagakerjaan hubungan industrial utamanya pengupahan," ujar Rudi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Kota Bandung, Jumat (23/8/2019).

Menurut Rudi, Kabupaten Karawang sebagai daerah Industri menjadi tolak ukur kondusifitas iklim perusahaan di Jawa Barat. Bilamana permasalahan ini dapat diatasi oleh Pemprov Jabar, maka pihaknya menilai Gubernur Ridwan Kamil lulus dari ujian tersebut.

"Karena seperti visi misi beliau sendiri kan Jabar juara, Jabar juara pekerja juara. Enggak mungkin ada Jabar juara pekerja juara kalau pengusaha tidak juara duluan," katanya.

Rudi berharap Pemprov Jabar melalui Disnakertrans sebagai leading sektor dapat menangani permasalahan industri di Kabupaten Karawang. Bilamana tidak mendapatkan jalan keluar, manurut dia, akan berimbas pada banyaknya pihak yang merugi.

"Kalau tidak tertangani dengan baik kita akan rugi semua, pengusaha, pekerja dan pemerintah," katanya.

Rudi melanjutkan, jika perusahaan bangkrut atau pindah ke daerah, provinsi, bahkan negara lain, maka yang akan terkena dampak adalah para pekerja. Karena itu, sistem pengupahan adalah masalah yang sangat urgent karena ruh dari hubungan utama industrial ketenagakerjaan adalah pengupahan.

"Apalagi Karawang menjadi perhatian kita semua, bukan hanya di Jabar tapi bahkan di nasional. Presiden dan wakil presiden juga pasti memperhatikan ini. Jadi untuk menyelesaikannya harus se-taat azas mungkin seperti yang Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) sering sampaikan," katanya.

Diketahui, Apindo sendiri telah menyerahkan bukti surat penolakan rekomendasi upah minimum sektoral Kabupeten Karawang dari 136 perusahaan kepada Disnakertrans Jabar, Jumat (23/8/2019).

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved