Ridwan Kamil Sebut Pemekaran Provinsi Tidak Relevan, Paling Tepat Pemekaran Kabupaten/Kota

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pemekaran provinsi baru di Jawa Barat tidak relevan dengan peningkatan

Ridwan Kamil Sebut Pemekaran Provinsi Tidak Relevan, Paling Tepat Pemekaran Kabupaten/Kota
Tribunjabar/Syarif Abdussalam
Gubernur Jabar Ridwan Kamil 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pemekaran provinsi baru di Jawa Barat tidak relevan dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Menurut gubernur yang akrab disapa Emil ini, paling tepat pemekaran dilakukan terhadap kabupaten atau kota, bukan provinsi baru.

“Berbagai bantuan keuangan dari pemerintah pusat itu turunnya ke daerah tingkat II (kabupaten dan kota), bukan ke provinsi. Makanya enggak relevan pemekaran provinsi mah. Yang berpengaruh itu adalah pemekaran tingkat II. Jabar nambah 10 daerah saja, itu uang (bantuan keuangan) bisa bertriliun-triliun masuk dari pusat karena berbanding lurusnya dengan jumlah daerahnya,” ucap Emil di Kantor DPRD Jabar, Kamis (22/8).

Emil mengatakan sehubungan dengan moratorium pemekaran kabupaten, kota, dan provinsi oleh pemerintah pusat, pihaknya tengah mengkaji pemekaran desa di Jawa Barat. Emil menganggap pemekaran desa pun sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

3 Pemain Baru Persib Bandung Baru Gabung Latihan, Komentar Bobotoh Lucu dan Ada yang Salah Fokus

“Saat ini masih dikaji. Orang bicara pemekaran lihat urgensi-nya mungkin dari pelayanan publik yang terlalu lama dan terlalu jauh. Maka saya cenderung pemekaran desa dan pemekaran daerah tingkat II,” ujar Emil menjawab wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya atau Bekasi yang diwacanakan bergabung dengan DKI Jakarta.

Emil mengatakan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang berjumlah penduduk 40 juta sedangkan jumlah pemerintahan sebanyak 38 kabupaten dan kota, Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 50 juta dan jumlah pemerintahan kabupaten kota sebanyak 27, dinilai terlalu sedikit.

Disinggung mengenai ideal jumlah desa di Jawa Barat, Ridwan Kamil menuturkan, pihaknya belum bisa menentukan. Hal itu masih menunggu hasil kajian yang hingga saat ini masih dilakukan. Namun demikian, lanjut dia, saat ini banyak desa-desa yang terlalu luas sehingga pelayanan kepala desanya terlalu jauh.

Gunung Anak Krakatau Erupsi, Abu Membubung Hingga 300 Meter, Jarak Aman Radius 2 Kilometer

Sebelumnya, di tengah moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) oleh Kementerian Dalam Negeri, DPRD Jabar mendorong lahirnya daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat. Saat ini, terdapat tiga daerah calon DOB yang masih menunggu kepastian di tingkat pusat, yakni Garut Selatan, Bogor Barat, dan Sukabumi Utara.

“Ini kan banyak masukan dari masyarakat di wilayah yang bersangkutan terkait dengan daerah otonomi baru. Memang sudah ada tiga wilayah setelah Pangandaran yang saat ini masih ngantre di Kemendagri. Tapi karena moratorium, hingga saat ini belum diproses lagi usulan tiga DOB itu,” ujar Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.

Pembahasan tiga calon DOB itu, kata Ineu, sudah rampung dibahas di tingkat Provinsi Jawa Barat yang kemudian terganjal moratorium DOB di pemerintah pusat. Ineu mengatakan desakan pencabutan moratorium DOB ini tidak hanya diusulkan DPRD Jawa Barat, tetapi provinsi lainnya di Indonesia

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved