Ada Kekosongan 6 Ribu ASN di Pemkab Indramayu, Jurusan Ini yang Paling Banyak Dibutuhkan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu m

Ada Kekosongan 6 Ribu ASN di Pemkab Indramayu, Jurusan Ini yang Paling Banyak Dibutuhkan
Tribun Cirebon/ Handhika Rahman
Apel pagi ASN di hari pertama masuk kerja di Alun-alun Indramayu, Senin (10/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu mencatat ada sebanyak 6 ribu kekosongan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indramayu.

Kasi Pengadaan dan Pemberhentian BKPSDM Kabupaten Indramayu, Suleman Zajuli mengatakan, dari sebanyak 6 ribu ASN yang mengalami kekosongan itu sebanyak 510 Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi skala prioritas.

"Yang paling dibutuhkan itu dari tenaga guru pengajar, kesehatan, dan tenaga teknis lainnya," ujar dia saat ditemui Tribuncirebon.com di ruangannya, Rabu (21/8/2019).

Ia menyampaikan, adapun formasi yang paling dibutuhkan adalah tenaga teknis lulusan Informatika.

Hitung-hitungan Posisi Persib Bandung di Akhir Putaran Pertama Liga 1 2019

Suleman Zajuli menjelaskan, kebutuhan para lulusan Informatika ini sangat diperlukan di hampir di seluruh SKPD di Kabupaten Indramayu.

Hal tersebut guna menyeimbangkan tenaga pemerintahan daerah dalam melayani masyarakat di era globalisasi sekarang ini.

Selain itu, dikatakan Suleman Zajuli, banyaknya ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Indramayu yang mengalami kekosongan karena tingginya angka pensiunan di Kabupaten Indramayu.

Disebutkan dia, setiap tahun ASN yang pensiun di Kabupaten Indramayu bisa mencapai 300-500 ASN.

"Di tahun 2018 kemarin saja ada 380 ASN ini hampir 400 ASN," ujar dia.

Kerusuhan di Mimika, Massa Rusak Gedung DPRD, Mobil Polisi, dan Pemadam Kebakaran, Polisi Terluka

Dengan kosongnya ASN itu, dijelaskan Suleman Zajuli berdampak pada terhambatnya kinerja masing-masing SKPD yang tidak bisa menjalankan roda pemerintahan secara maksimal.

Meski demikian, dari sejumlah kekosongan tersebut, diakui Suleman Zajuli, tidak sampai mengurangi pelayanan terhadap masyarakat.

"Batas usia pensiunan itu menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, untuk Eselon III 58 tahun, untuk Eselon II 60 tahun," ujar dia.

Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved