13 SKPD di Indramayu Ini Akan Menjadi Lokus SHPRB Yang Dilakukan Kemenpan RB

Sebanyak 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabuapaten Indramayu akan menjado lokus Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB).

13 SKPD di Indramayu Ini Akan Menjadi Lokus SHPRB Yang Dilakukan Kemenpan RB
Tribun Jabar/Handhika Rahman
Plh Bupati Indramayu Rinto Waluyo, Sabtu (17/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Sebanyak 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabuapaten Indramayu akan menjado lokus Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB).

SHPRB itu akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Plh Bupati Indramayu Rinto Waluyo menjelaskan, dilakukannya SHPRB dalam ranhka mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

"Kita berkomitmen, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar dia, Rabu (21/8/2019).

Warga Indramayu Yuk ke Disarpus Indramayu, Ada Bazar Buku Murah Mulai Rp 5 Ribu

Disebutkan Rinto Waluyo, ke-13 SKPD itu, yakni Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pendidikan (Disdik), RSUD Indramayu, RSUD MA. Sentot Patrol, Kecamatan Patrol, Kecamatan Losarang, Kecamatan Jatibarang, dan Kecamatan Bongas.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Indramayu, Sudalim Gymnastiar menambahkan, dalam SHPRB itu akan melibatkan masyarakat selalu konsumen layanan publik pemerintah.

Pada CPNS 2019, Kabupaten Indramayu Usulkan Sebanyak 510 Formasi

Mereka akan menjadi responden yang akan dimintai keterangan atas kinerja yang dilakukan oleh ke-13 SKPD Kabupaten Indramayu ini.

Lanjut dia, hasil dari SHPRB akan menghasilkan Indek Kualitas Pelayanan (IKP) dan Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada masing-masing SKPD.

“Pelaksanannya dimulai sejak bulan Agustus ini dan hasil survai akan dirilis pada bulan Desember mendatang,” kata Sudalim.

Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved