DPRD Kota Bandung Dukung Penolakan Revisi UUK Ketenagakerjaan

Forum Komunikasi Serikat Pekerja/serikat Buruh (FKSP/SB) di Kota Bandung menolak rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

DPRD Kota Bandung Dukung Penolakan Revisi UUK Ketenagakerjaan
Tribun Jabar/Cipta Permana
Ratusan anggota Forum Komunikasi Serikat Pekerja/serikat Buruh (FKSP/SB) di Kota Bandung menggelar audiensi terkait menolak rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003 yang disinyalir akan merugikan pekerja di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Selasa (20/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Forum Komunikasi Serikat Pekerja/serikat Buruh (FKSP/SB) di Kota Bandung menolak rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003 yang disinyalir akan merugikan pekerja.

Penolakan tersebut diaspirasikan melalui audiensi di Gedung DPRD Kota Bandung.

Koordinator FKSP/SB Kota Bandung Hermawan, meminta DPRD Kota Bandung mengeluarkan rekomendasi menolak Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 ini. Terlebih revisi ini berpotensi merugikan Kota Bandung yang memiliki jumlah buruh lebih dari 106 ribu orang dari sembilan organisasi perserikatan.

"Kami berharap agar legislatif maupun eksekutif sama-sama menolak rencana revisi undang-undang ini. Kami minta agar DPRD mengeluarkan surat rekomendasi penolakan," ujar Hermawan, saat audensi dengan DPRD Kota Bandung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Selasa (20/8/2019).

Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan 13/2003, Ratusan Massa Aksi FSBMigas - KASBI Geruduk DPRD Indramayu

Hermawan menduga, renacana revisi undang-undang tersebut akan mempersempit hak-hak para pekerja, khususnya mengenai upah pesangon yang akan dihapuskan.

"Kalau aturan itu direvisi bisa jadi adanya pengurangan pesangon, bahkan akan dihilangkan. Hal-hal seperti itu sangat merugikan tenagakerja," ucapnya.

Di sisi lain, Hermawan menyebut, bahwa undang-undang tersebut sudah mengalami revisi sebanyak 30 kali. Sehingga membuktikan bahwa tidak matangnya  Undang-undang yang mengatur nasib para pekerja atau buruh.

"Setelah direvisi berkali kali, UUK cukup menguntungkan pekerja. Tetapi rencana Revisi kali ini membuat resah. Maka harus kita tolak, apalagi sudah di revisi hingga 30 kali, berarti ini kan ada yang enggak sehat," ujar dia.

Hari Buruh Internasional, Pemkot Tasikmalaya Dituntut Keluarkan Perda Ketenagakerjaan

Hal senada disampaikan oleh Ketua SPSI Kota Bandung, Odang Kusmana. Menurutnya, DPRD secara bersama-sama harus menolak revisi UUK. Sebab bila akhirnya disahkan akan berdampak buruk bagi nasib kaum buruh.

Halaman
12
Penulis: Cipta Permana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved