Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sebut Banyak Pejabat Tak Kompeten di Pemkab Cirebon

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Cirebon, Mustofa, menyebutkan bahwa sejumlah jabatan di Pemkab Cirebon kosong, sehingga tenga

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sebut Banyak Pejabat Tak Kompeten di Pemkab Cirebon
Tribun Jabar/Siti Masithoh
Ketua ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mustofa. 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Cirebon, Mustofa, menyebutkan bahwa sejumlah jabatan di Pemkab Cirebon kosong, sehingga tengah melakukan open bidding.

Ia berharap dalam penempatan sumber daya manusia yang akan mengisi jabatan birokrasi, tidak seperti masa kepemimpinan Bupati Cirebon sebelumnya, Sunjaya Purwasastradinata.

"Pada masa kepemipinan Sunjaya Purwadisastra, reformasi birokrasi sangat kacau, mutasi dan rotasi sering dilakukan," kata Mustofa di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Senin (19/8/2019).

Ada Pemadaman Listrik di Kota Cirebon, Pagi Hingga Sore Hari Ini

Diserang Kelompok Egianus Kogoya, Pratu Sirwandi Meninggal Dunia Akhirnya di Papua, Ditodong Senapan

Selain itu, kata Mustofa, penempatan jabatan di Pemkab Cirebon kerap tidak sesuai dengan kompetensi, sehingga pelayanan tidak berjalan maksimal.

Mustofa mengatakan, hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, sebelum program rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun ke depan ditetapkan.

"Ada penerapan yang salah dengan terus-terusan dilakukannya mutasi, tercatat ada 21 kali, tetapi tidak memperhatikan kompetensi," katanya.

Akibatnya, kata Mustofa, kinerja pejabat berdampak kepada pelayanan masyarakat. Pihaknya pun berharap hal sama tidak terjadi di kepemimpinan selanjutnya.

"Yang nantinya menempati jabatan, harus memiliki dedikasi dan kapabilitas," katanya.

Plt Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengatakan bahwa pihaknya akan hati-hati dalam hal reformasi birokrasi.

Untuk rencana open bidding, pihaknya menyerahkan ke pihak ketiga dan meminta Pemprov melakukan pengujian.

"Kami justru mengambil supaya pejabat itu profesional, mengambil pihak ketiga untuk assesment, untuk pengujian atau tes kami minta yang independen dari gubernur," kata Imron.

Kain Merah Putih Sepanjang 105 meter Dibuat sendiri, Dijahit sampai Lima Hari

Profil Pratu Sirwandi yang Gugur Ditembak KKB Papua, Prajurit Asal Lombok yang Masih 23 Tahun

Penulis: Hakim Baihaqi
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved