Lengkap! Ini Isi Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2019
Pada Sidang Tahunan MPR 2019, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidatonya. Sidang Tahunan MPR 2019 ini digelar di Kompleks Parlemen
Penulis: Widia Lestari | Editor: Fidya Alifa Puspafirdausi
Pencapaian visi besar harus kita percepat. Tidak
ada jalan lain bagi kita semua, selain meninggalkan
cara-cara lama dan beradaptasi dengan cara-cara baru.
Kita butuh terobosan-terobosan baru untuk menjawab
harapan rakyat yang makin meningkat.
Kita butuh
lompatan-lompatan kemajuan untuk meningkatkan
kepercayaan dan kecintaan rakyat.
Kita butuh karyakarya nyata agar Lembaga-Lembaga Negara menjadi
institusi yang kuat dan berwibawa.
Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan
sendiri-sendiri. Ego lembaga harus diruntuhkan,
sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama.
Ego sektoral yang terkotak-kotak sudah tidak
relevan lagi dan harus ditinggalkan.
Kolaborasi dan
sinergi antarlembaga harus ditingkatkan.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sidang Majelis yang saya muliakan,
Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MPR
mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem
ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan
semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika.
MPR telah melakukan
sosialisasi empat konsensus kebangsaan secara gencar
ke seluruh pelosok tanah air, dengan menyasar seluruh
kelompok masyarakat.
Mulai dari pelajar, akademisi,
tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat
umum.
Saya yakin tugas mulia tersebut akan terus
dilakukan dengan terobosan-terobosan baru, supaya
nilai-nilai empat konsensus kebangsaan itu semakin
tertanam kuat di dada setiap manusia Indonesia.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus
mampu dimanfaatkan secara optimal.
Di era sekarang ini, saat arus penyebaran
informasi terjadi sangat cepat, maka kita harus lebih
cepat dari yang lain, serta harus lebih sigap dari yang
lain.
Jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih
banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan
konsensus kebangsaan.