Karawang

VIDEO Apindo Jabar Laporkan Bupati Karawang ke Ombudsman

UMSK Jawa Barat khususnya Kabupaten Karawang, masih menggantung. Ternyata sudah ada rekomendasi dari bupati Karawang tanpa sepengetahuan Apindo

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Jawa Barat melaporkan Bupati Karawang atas dugaan melanggar aturan terkait rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Karawang 2019.

"UMSK Jawa Barat khususnya Kabupaten Karawang, masih menggantung. Ternyata sudah ada rekomendasi yang dikeluarkan bupati Karawang tanpa sepengetahuan oleh Apindo Kabupaten Karawang. Hal ini tidak sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 pasal 98 dan Permenaker RI No 15 pasal 15 tahun 2019," kata Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Jabar, Dedy Widjaja, di Bandung ,Selasa (13/8/2019).

Dugaan pelanggaran oleh bupati Karawag itu sudah dilaporkan Apindo ke Ombudsman dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Dedy Widjaja, jika angka upah terus naik, sektor padat karya dan perusahaan akan bangkrut dan pengangguran semakin bertambah. Akibatnya sudah ada, beberapa perusahaan pindah dari Kabupaten Karawang.

"Dari 27.650 perusahaan di Kabupaten Karawang, saat ini tinggal bersisa 2.253 perusahaan. Sekira 25.000 sudah pindah dari Karawang. Ada yang pindah ke Brebes, Majalengka, Jepara dan lainnya. Jika upah terus naik, maka yang pindah akan semakin banyak. Sebenarnya, kami bukan mempermasalahkan angkanya tapi yang dipermasalahkan ialah rekomendasi yang melanggar aturan yang berlaku," katanya.

Di tempat yang sama, anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, Asep Hendra Maulana menambahkan bahwa hal yang sangat melanggar dan fenomenal dilakukan bupati Karawang ialah mencatut nama Dewan Pengupahan Jawa Barat.

Apindo : Perlu Regulasi Pengupahan Khusus dari Provinsi, Agar Industri Garmen Jabar Eksis

Apindo Usulkan Pabrik di Sekitar DAS Citarum Direlokasi

"Kami Dewan Pengupahan tidak pernah melakukan konsultasi dengan Bupati Karawang, dan tidak pernah merekomendasikan. Kalau tetap dipaksakan, maka ini cacat hukum. Ini sudah menyalahi, inskonstitusional," katanya.

Selain mencatut nama Dewan Pengupahan Jabar, ucapnya, Bupati Karawang juga menyusun rekomendasi tidak sesuai aturan dan tidak mengikat secara hukum, sehingga pihak Apindo mengembalikannya.

Ketua Apindo Kabupaten Karawang H Abdul Syukur mengkonfirmasi adanya rekomendasi UMSK 2019 yang dikeluarkan bupati Karawang yang melanggar aturan. Upah yang diajukan bupati beragam-ragam.

"Upah tertinggi senilai Rp 4.943.060 dan terendah senilai Rp 4.246.629. Pada 24 Mei 2019 kami sudah mengajukan surat ke bupati, tapi belum ada jawaban," kata H Abdul Syukur.

Apindo Kabupaten Karawang telah melaporkan ke Ombudsman RI dan dari sana telah diterima tembusan surat yang menerangkan bahwa Ombudsman RI telah melimpahkan laporan itu ke Ombudsman Jawa Barat pada 07 Agustus 2019.

Dedy Widjaja menambahkan bahwa upah di Kabupaten Karawang merupakan upah tertinggi di Indonesia bahkan di tingkat Asia.

Upaya hukum terakhir, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) direncanakan akan ditempuh.

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Apindo Jabar Laporkan Bupati Karawang ke Ombudsman Terkait Rekomendasi UMSK, https://jabar.tribunnews.com/2019/08/13/apindo-jabar-laporkan-bupati-karawang-ke-ombudsman-terkait-rekomendasi-umsk.
Penulis: Daniel Andreand Damanik
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Video Production: Wahyudi Utomo

Penulis: Daniel Andreand Damanik
Editor: yudix
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved