Heboh Rencana KPI Mau Awasi Konten Netflix, Undang-undang Penyiaran Disebut Masih Multi Tafsir

Beberapa hari terakhir, masyarakat dihebohkan dengan rencana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang akan mengawasi konten Netflix dan Youtube.

Heboh Rencana KPI Mau Awasi Konten Netflix, Undang-undang Penyiaran Disebut Masih Multi Tafsir
kompas.com
ilustrasi menonton 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Beberapa hari terakhir, masyarakat dihebohkan dengan rencana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang akan mengawasi konten Netflix dan Youtube

Di tengah pro kontra itu, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengaku bahwa pihaknya memiliki wewenang untuk mengawasi media baru semisal Netflix dan Youtube.

Ia mengatakan hal itu berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menurut Agung, dalam pasal tersebut terdapat kata "media lain" yang dapat ditafsirkan lebih luas.

"Nah, kalau kami mengambil inspirasi dari UU pers, itu media lainnya ditafsirkan sebagai media online," ucapnya dalam acara Sapa Indonesia Malam yang ditayangkan Kompas TV pada Sabtu (10/8/2019).

Polemik Isu NET TV Kalah Pamor, Pong Harjatmo, dan Beratnya Bisnis Televisi di Era Netflix

Agung mengatakan, tafsir media lain dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tersebut nantinya akan didetilkan dalam PKPI (Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia) yang mengatur tentang pengawasan atas media baru yang akan bersiaran.

Selain itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto, mengatakan bahwa Undang-undang Penyiaran Indonesia harus segera direvisi agar tak terjadi perbedaan tafsir.

"Ini sebenarnya kalau ada konflik pemahaman hukum semacam ini, nampaknya undang undang penyiaran memang harus segera diselesaikan," ujarnya.

"Supaya tafsir yang berbeda-beda ini, tidak lagi muncul, yang jelas seperti itu kan. Kalau ada tafsir ini siapa nanti yang mau ngurusi. Yang mau berhubungan dengan YouTube, yang mau berhubungan dengan Netflix," lanjut Henri.

Ia juga mengatakan bahwa pengawasan terhadap media digital saat ini masih berpegang pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Henri menambahkan, UU ITE-lah yang membuat pemerintah berwenang untuk mencegah beredarnya konten-konten yang melanggar di media elektronik, termasuk YouTube, Netflix, Facebook, dan sejenisnya.

"Jadi kalau ada konten melanggar perundang-undangan, pemerintah wajib mencegah dan punya kewenangan untuk memutus akses," ucapnya.

"Memutus akses ini bisa memutus platform-nya itu yang kami berhentikan, kayak kapan itu telegram misalnya. Tapi juga bisa khusus untuk akun-akun tertentu atau YouTuber tertentu," kata Henri.

Henri pun berharap pemahaman terhadap wewenang UU Penyiaran dan UU ITE dimaknai sebagai dua hal yang berbeda. (Kompas.com/Sherly Puspita)

Serial Netflix Wu Assassins yang Dibintangi Iko Uwais Sudah Tayang, Baca Sinopsisnya di Sini

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved