ASN Rentan Korupsi, Begini Pendidikan Pemberantasan Korupsi di Kampus Pencetak ASN

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan perguruan tinggi pencetak aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan ASN

ASN Rentan Korupsi, Begini Pendidikan Pemberantasan Korupsi di Kampus Pencetak ASN
Tribun Jabar/Seli Andina
Kampus IPDN Jatinangor 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan perguruan tinggi pencetak aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan ASN , merupakan pihak yang rentan dengan perbuatan korupsi sehinga dijerat Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lantas, bagaimana pendidikan korupsi diajarkan di kampus pencetak ASN itu, Rektor IPDN Murti Jeddawi mengakui soal fakta itu. Karenanya, pendidikan korupsi bagi para calon ASN jadi hal penting.

"ASN itu perekat NKRI yang punya fungsi pelayanan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi itu, mereka harus dididik dengan komitmen untuk tidak menerima suap atau menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain," ujar Murti di Jatinangor, Kamis (8/8).

IPDN memiliki program D IV, S1 hingga S2. Semua program itu memiliki kurikilum pendidikan korupsi. Program D IV dan S1 dijalani selama empat tahun.

"Ada mata kuliah pemberantasan korupsi. Mereka dibawa ke pengadilan, membedah pasal-pasal korupsi supaya mereka tidak terjerat," ujarnya.

Gunung Tangkuban Parahu Ditutup Seminggu, Turis Hanya Lihat dari Pos Pemantauan

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 33 jenis perbuatan korupsi. Namun, perbuatan korupsi paling populer dipakai oleh penegak hukum yakni Pasal 2, 3, 5 pasal 11 hi‎ngga Pasal 12.

Pasal 2 dan 3 mengatur perbuatan korupsi menyalahgunakan jabatan dan kewenangan secara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehinga merugikan keuangan negara.

Sedangkan pasal 5, 11 dan 12 mengatur perbuatan korupsi suap dan gratifikasi seperti menjanjikan sesuatu, menerima sesuatu‎ untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya.

"Pasal-pasal korupsi populer tentu saja diajarkan karena kelak, pekerjaan ASN itu kelak akan berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu," ujarnya.

Selama empat tahun, para praja IPDN diajarkan mata kuliah soal korupsi selama dua semester.

Ditemukan Hewan Kurban di Bawah Umur dan Tidak Sehat, Pemkab Cirebon Imbau Warganya Begini

"Diajarkan dalam dua semester. Semester 1 soal korupsi diajarkan dalam 16 kali pertemuan. Setelah itu mereka juga ikutan praktik (simulasi) perbuatan korupsi‎ sehingga mereka tahu seperti apa perbuatan yang termasuk korupsi," katanya.

Para pengajar hukum korupsi sendiri berasal dari dosen ilmu hukum hingga praktisi hukum.

"Pendidikan pemberantasan korupsi itu penting di IPDN karena pemberantasan korupsi agenda penting pemerintah," ujarnya.

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved