Sekda Kabupaten Cirebon Sebut Penambahan Luas Kawasan Industri Dapat Tekan Jumlah Pekerja Migran

penambahan luas kawasan industri di bagian Kabupaten Cirebon timur, sebagai upaya menekan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI).

Tribun Jabar/Siti Masithoh
Kondisi kawasan industri di wilayah timur Cirebon tepatnya di jalur pantura Kanci - Pangenan, Kabupaten Cirebon, Rabu (29/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno, menyebutkan bahwa penambahan luas kawasan industri di bagian Kabupaten Cirebon timur, sebagai upaya menekan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI).

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menambah kawasan industri dari dua ribu hektare menjadi 10 ribu hektare di wilayah timur Cirebon, penambahan ada dalam revisi Perda RTRW Nomor 17 tahun 2011.

Rahmat mengatakan, saat wilayah industri wilayah timur Cirebon berkembang, diharapkan dapat menekan keinginan warga Cirebon yang ingin bekerja di luar negeri.

"Mungkin saja tidak akan ada lagi PMI," kata Rahmat saat ditemui di Makodim 0620 Kabupaten Cirebon, Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (30/7/2019).

Begini Tanggapan Iwa Karniwa setelah Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, Bikin Pers Rilis

Setelah hal tersebut terbentuk, kata Rahmat, kesejahteraan di Kabupaten Cirebon akan meningkat dan angka kemiskinan dipastikan menurun.

"Mudah-mudahan menyerap semua warga Cirebon," katanya.

Selain itu, kata Rahmat, pihaknya telah membentuk Layanan Terpadu Satu Pintu (LSTP) terkait pekerja migran Indonesia (PMI), telah berupaya menekan PMI ilegal.

Rahmat mengatakan, layanan tersebut berada di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon dan telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendeteksi perusahaan kerja di Indonesia.

"Kami sudah mulai intens dengan yang ada di Jakarta. Bandingkan saja dengan kota/kabupaten di luar Cirebon," kata Rahmat.

Rahmat mengatakan, beberapa anggapan menyebutkan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu "lumbung" tenaga kerja wanita (TKW). Namun, dengan adanya layanan tersebut jumlah PMI ilegal dapat ditekan.

Rahmat mengatakan, di dalam layanan tersebut terdiri dari Disnaker, kantor imigrasi, kepolisian, dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil).

"Kedepannya tidak ada lagi PMI, saat ini masih kami terus tekan. Coba tanya daerah lain apakah sudah membentuk tim itu," katanya.

Pemkab Majalengka Gelar Invitasi Olahraga Tradisional, Bupati Coba Sumpitan

Penulis: Hakim Baihaqi
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved