Produsen Boleh Jual Rokok dengan Diskon 85 Persen dari Banderol, YLKI Desak Pemerintah Revisi Aturan

Bahkan, produsen dapat menjual di bawah 85% dari banderol asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.

Produsen Boleh Jual Rokok dengan Diskon 85 Persen dari Banderol, YLKI Desak Pemerintah Revisi Aturan
Kontan/Muradi
Ilustrasi 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ketentuan diskon rokok terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.  

Ini adalah turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Saat PMK Nomor 146/2017 direvisi menjadi PMK 156/2018, ketentuan mengenai diskon rokok tidak diubah.

Dalam aturan tersebut, harga transaksi pasar boleh dipatok 85% dari harga banderol.

Bahkan, produsen dapat menjual di bawah 85% dari banderol asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.

Dengan demikian, konsumen mendapatkan diskon sampai 15% dari harga banderol. Aturan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang melarang potongan harga produk tembakau.

Murahnya harga rokok di tingkat pedagang eceran, yang sebagian besar diakses masyarakat menengah ke bawah, berpotensi turut meningkatkan angka kemiskinan. 

“Perokok di kelompok miskin lebih banyak dibandingkan kelompok kaya. Pengeluaran rokok di kelompok miskin itu 6,5 kali konsumsi daging di keluarganya,” kata Abdillah Ahsan, Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia. 

Ia merekomendasikan agar HTP rokok bisa dinaikkan minimal menjadi 95% dari harga banderol, bahkan idealnya hingga 100%.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mendesak pemerintah merevisi aturan yang memperbolehkan diskon harga rokok.

Ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah menurunkan tingkat konsumsi (prevalensi) merokok di Indonesia yang terus meningkat.  

"Memang itu kebijakan ngawur. Racun, kok, diberikan diskon," tegas Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi. 

Menurut dia, tidak ada alasan yang kuat pemerintah memperbolehkan diskon rokok. Sebab, ketentuan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah menekan konsumsi rokok di masyarakat. Apalagi, belakangan pemerintah melakukan pemblokiran sebagian iklan di internet.

Berita ini sudah tayang di kontan berjudul YLKI mendesak pemerintah merevisi aturan yang memperbolehkan diskon harga rokok

Editor: Ravianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved