FPI Belum Juga Penuhi Persyaratan Perpanjangan Ijin, Bagaimana Nasib Selanjutnya?

Sejumlah persyaratan juga sudah dilampirkan namun Kementeran Dalam Negeri mengatakan ada 10 syarat wajib yang belum dipenuhi.

Editor: Ravianto
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis terlihat mendatangi aksi demonstrasi kawal sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUNJABAR.ID - Nasib izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat (Ormas) masih tanda tanya.

Pemerintah belum memberikan perpanjangan izin atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI.

Seperti yang diketahui, izin FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014.

Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

Terkait perpanjangan SKT, FPI sudah mengajukan permohonan perpanjangan.

Sejumlah persyaratan juga sudah dilampirkan namun Kementeran Dalam Negeri mengatakan ada 10 syarat wajib yang belum dipenuhi.

FPI diminta melengkapi 10 dari 20 syarat untuk keperluan perpanjangan SKT.

Melansir dari Kompas.com, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan salah satu syarat yang harus dipenuhi FPI adalah rekomendari dari Kementerian Agama.

Selain itu, FPI belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut yang ditandatangani oleh pengurus FPI.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis terlihat mendatangi aksi demonstrasi kawal sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis terlihat mendatangi aksi demonstrasi kawal sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). (Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com)

"Kalau belum ditandatangani kan masih konsep, itu belum juga. Makanya, itu kami kembalikan untuk diperbaiki," ucap Soedarmo.

Adapun persyaratan lain yang belum dipenuhi adalah surat pernyataan tidak ada konflik internal serta surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, bendera yang sama dengan ormas lain.

Ia mengatakan FPI masih bisa melengkapi persyaratan yang belum dilengkapi tersebut.

Menurut Soedarmo, tidak ada batas waktu bagi FPI untuk melengkapi 10 syarat tersebut.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan pemerintah saat ini sedang mendalami rekam jejak FPI sebagai organisasi kemasyarakatan.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved