Pemkab KBB Anggarkan Rp 15 Miliar untuk Pilkades, Calon Kades Tak Perlu Pusing Biaya Pencalonan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyiapkan anggaran hingga Rp 15 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 201

Pemkab KBB Anggarkan Rp 15 Miliar untuk Pilkades, Calon Kades Tak Perlu Pusing Biaya Pencalonan
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara saat sosialisasi Pilkades di Lembang, Rabu (24/7/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyiapkan anggaran hingga Rp 15 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2019 pada 24 November mendatang.

Pelaksanaan Pilkades tersebut akan diikuti sebanyak 112 desa, termasuk dua desa yang jabatan kepala desanya habis pada pertengahan tahun 2020 semisal Desa Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang, dan Desa Bunijaya, Kecamatan Gununghalu.

Bupati Kabupaten Bandung Barat, Aa Umbara, mengatakan bahwa pihaknya memang menjamin anggaran untuk pelaksanaan pilkades tersebut, sehingga para calon tak perlu memikirkan biaya untuk pencalonannya.

"Jaminan anggaran itu untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum. Jangan sampai ketika menang dan sudah banyak mengeluarkan anggaran, terpikir bagaimana cara untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan," ujarnya usai acara Sosialisasi Pilkades di Lembang, Rabu (24/7/2019).

Bupati KBB Aa Umbara Lantik Ratusan Kepala Sekolah Tapi Masih Ada 38 SD Belum Punya Kepala Sekolah

Pihaknya juga berpesan, kepada siapapun calon yang terpilih harus menindaklanjuti visi dan misi Bupati-Wakil Bupati KBB.

Semua program kerja pun harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat, Wandiana, mengatakan bahwa tahapan pelaksaaan pilkades sudah dimulai sejak 29 Juli 2019 berupa pengumuman penetapan hari dan tanggal pelaksanaan Pilkades Serentak.

"Tapi ada yang berbeda syarat bagi calon kepala desa tahun ini dengan sebelumnya. Sekarang, semua warga negara Indonesia dimanapun tempat tinggalnya bisa ikut mencalonkan diri menjadi calon kepala desa di luar daerahnya," katanya.

Meski calon kepala desa bisa diikuti warga luar daerah, kata dia, mereka harus membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menetap di tempat pencalonnya.

"Untuk daftar pemilih sementara (DPS) mengacu pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tercatat warga di 112 desa yang memiliki hak pilih mencapai 838.583 orang," katanya.

Tiga Pejabat DLH KBB jadi Tersangka Korupsi, Begini Kata Bupati Aa Umbara

Ular Sanca Sepanjang Tiga Meter Berkeliaran di Kota Baru Parahyangan, Damkar Berhasil Jinakan

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved