Peta Badan Informasi Geospasial Jadi Acuan Pengambilan Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Jabar

Membahas raperda perubahan RTRW, Pansus IV DPRD Jabar minta peta terbaru dari BIG.

Peta Badan Informasi Geospasial Jadi Acuan Pengambilan Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Jabar
Tribun Jabar/Theofilus Richard
Ketua Pansus VII DPRD Jabar, Herlas Juniar, di Gedung DPRD Jabar, Jumat (18/1/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemanfaatan peta atau informasi geospasial sangat penting dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan ruang.

Ketua Pansus VII DPRD Jawa Barat Herlas Juniar mengatakan dalam pembahasan raperda perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, pihaknya memerlukan peta sebagai pedoman.

"Peta dari Badan Informasi Geospasial (BIG) ini tentunya menjadi acuan yang kami harapkan dapat menjawab berbagai persoalan karena dengan peta dari BIG ini kami mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana pola dan tata ruang dalam raperda yang kami susun," ujar Herlas yang telah melakukan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Pansus VII DPRD Jawa Barat ke Badan Informasi Geospasial, Selasa (23/7/2019).

Herlas menambahkan selain peta eksisting, ada beberapa persoalan yang juga mencuat yakni persoalan abrasi dan tanah timbul yang tentu mempengaruhi peta yang sebelumnya.

"Karena memang acuan kami dari sini, peta terbaru yang kami dapatkan sebagai upaya penyempurnaan dari Raperda RTRW yang sedang disusun. Mudah-mudahan datanya akurat sehingga ada kecocokan dengan apa yang selama ini kami bahas dalam pembahasan raperda," ucap Herlas.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Pansus VII DPRD Jabar Daddy Rochanadi yang mengatakan Pansus VII sengaja datang ke Badan Informasi Geospasial untuk menyinkronkan peta.

"Karena salah satu syarat dalam Perda RTRW itu terlampir juga peta, jadi Pansus VII ingin memastikan bahwa peta dasar sudah dimiliki," ucap Daddy.

Daddy menambahkan hal lain yang sangat penting bagi Pansus VII yakni kepastian terkait kondisi eksisting tanah timbul yang ada di Jawa Barat.

"Ini kan juga berpengaruh pada luas wilayah di masing-masing kabupaten kota yang berpengaruh pada perencanaan tata ruang mereka yang juga harus mengakomodir perda RTRW di tingkat provinsi," jelas Daddy.

Setelah memperoleh peta yang jauh lebih detail dari BIG, Daddy menekankan Pansus VII segera menyinkronkan dengan data yang ada.

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved