Korupsi Mamin dan ATK, Kejari Ciamis Tetapkan Mantan Sekretaris KPU Pangandaran sebagai Tersangka

Kejaksaan Negeri Ciamis menetapkan P, mantan Sekretaris KPU Pangandaran yang kini berstatus ASN di Dinas PU Pangandaran

Korupsi Mamin dan ATK, Kejari Ciamis Tetapkan Mantan Sekretaris KPU Pangandaran sebagai Tersangka
Shutterstock
ilustrasi korupsi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS – Kejaksaan Negeri Ciamis menetapkan P, mantan Sekretaris KPU Pangandaran yang kini berstatus ASN di Dinas PU Pangandaran sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan anggaran makan minum dan alat tulis kantor (ATK) di KPU Pangandaran tahun anggaran 2015.

“Akibat perbuatan P tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 148 juta. Pada tahun 2015, P menjabat sebagai Sekretaris KPU Pangandaran dan sekarang tercatat sebagai ASN di Dinas PU Pangandaran,” ujar Plt Kajari Ciamis, Andi Ardika Wira Putera SH MH kepada para wartawan usai upacara peringatan Hari Adhiyaksa ke-59, Senin (22/7/2019).

Modus yang dilakukan tersangka dengan memalsu bukti-bukti pembayaran (bon) makan-minum (mamin) dan ATK pada tahun anggaran (TA) 2015.

Andi mengakui uang kerugiaan negara sebesar Rp 148 juta dari dugaan pengadaan ATK dan mamin fiktif  yang dilakukan tersangka tersebut seluruhnya sudah dikembalikan ke Negara.

“Meski uang kerugian sebesar Rp 148 juta tersebut sudah dikembalikan seluruhnya, bukan berarti menghilangkan perbuatan tersangka,” tegasnya.

P dijerat pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 (UU Tipikor) dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta.

Nunung di Hadapan Indro Warkop DKI, Akui Pernah Coba Narkoba & Ingin Lepas tapi Kini Malah Ditangkap

Disamping itu Kejaksaan Negeri Ciamis sekarang kata Andi juga tengah memproses perkaraan dugaan penyimpangan penggadaan mesin absen (finger print) tingkat UPTD Disdik Ciamis, UPTD Puskesmas dan Kantor Kecamatan.

“Sudah 50 saksi kami mintai keterangan, sebagian besar merupakan ASN, juga ada pengusaha. Diduga ada pengelembungan harga. Kami masih membutuhkan keterangan ahli dari LKPP tentang teknis pengadaan barang dan BPKP tentang kerugian Negara. ,” ujar Andi yang juga koordinator Pidsus di Kejati Jabar tersebut.

Tessy dan Tarzan Gagal Jenguk Nunung, Apa Penyebabnya?

Penulis: Andri M Dani
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved