Coret Dua Obat Penanganan Kanker, BPJS Kesehatan Diminta Tak Korbankan Hak Pasien

Timboel meminta defisit BPJS lantas mengorbankan hak pasien atas pelayanan yang sudah diamanatkan undang-undang.

Coret Dua Obat Penanganan Kanker, BPJS Kesehatan Diminta Tak Korbankan Hak Pasien
Pusat Green World
Ilustrasi kanker kolorektal atau kanker usus besar 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (IKABDI) meminta  semua klinisi yang memberikan layanan kepada pasien kanker kolorektal  untuk tetap meresepkan obat sesuai indikasi.

"Kalau memang pasien memerlukan bevacizumab ya tulis saja dalam resep. Masalah ditanggung atau tidak oleh BPJS itu di luar wewenang klinisi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (IKABDI), dr A Hamid Rochanan SpB-KBD Mkes di Jakarta, belum lama ini.

Penegasan ini disampaikan seiring  dikeluarkannya obat bevacizumab dan cetuximab dari Formularium Nasional (Fornas) sehingga obat ini tidak lagi ditanggung BPJS.

Imbasnya, pasien kanker kolorektal sangat dirugikan, kecuali pasien yang memiliki asuransi lain selain BPJS Kesehatan.

Karena tanpa pengobatan, sel kanker tetap bertumbuh.

Sebagai contoh dengan kemoterapi saja, respon pengobatan mencapai 60%.

“Pada pasien yang memenuhi syarat untuk mendapatkan terapi target, harusnya respon terapi bisa meningkat sampai 70%. Artinya pengobatan menjadi tidak optimal,” ujarnya.

Salah seorang pasien, Aisyah berharap pemerintah segera memasukkan lagi bevacizumab ke fornas (BPJS).

Bahkan, keluarganya pernah menanyakan ke dokter apakah ada alternatif obat pengganti namun menurut dokter saat ini belum ada penggantinya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengakui sejak 1 Maret 2019 bevacizumab dan cetuximab dicabut dari Fornas sehingga banyak muncul protes sehingga dibawa ke RDPU di DPR.

"Dua obat ini sangat dibutuhkan pasien dari hasil kajian dokter ahli bedah digestif. Bahwa dua obat ini efektif untuk kanker kolorektal metastasis,” katanya.

Timboel meminta defisit BPJS lantas mengorbankan hak pasien atas pelayanan yang sudah diamanatkan undang-undang.

Halaman
12
Editor: Ravianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved