Waketum Tegaskan Tak Bahas soal Jatah Kursi Ketua MPR untuk Gerindra di Rapat di Hambalang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNJABAR.ID, BOGOR - Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto menggelar rapat dengan semua anggota Dewan Pembina Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/9/2019).

Dalam pertemuan tersebut, menurut Wakil Ketua Umum/Waketum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tidak ada pembahasan mengenai usulan agar kursi Ketua MPR dipegang Gerindra.

"Tidak ada dibahas agar Ketua MPR dipegang Gerindra. Tidak ada," tegas anggota Komisi III DPR RI ini kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).

Kepada anggota Dewan Pembina, kata Dasco, Prabowo menjelaskan mengenai rencana pertemuannya dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akhir pekan lalu di MRT.

"Tadi disampaikan juga, rencana pertemuan MRT memang tidak disampaikan kepada dewan pembina karena sifatnya mendadak dan situasional," jelas anggota Komisi III DPR RI ini.

Tujuan pertemuan pun kata Dasco, disampaikan Prabowo kepada Dewan Pembina.

Catatan penting pun disampaikan anggota Dewan Pembina kepada Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina.

Oleh anggota Dewan Pembina, Prabowo diwajibkan untuk membahas rencana-rencana seperti demikian bersama-sama sebelum mengambil keputusan.

"Tadi ada juga beberapa dewan pembina yang mengajukan usul dan saran kepada Ketua Dewan Pembina untuk langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh ketua dewan pembina sebaiknya urun rembuk kepada anggota dewan pembina," jelas Dasco.

Selain itu anggota Dewan Pembina juga meminta dilakukan rapat-rapat rutin guna membahas langkah selanjutnya yang akan diambil Gerindra.

Prabowo Subianto menggelar rapat dewan pembina Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat,(19/7/2019). Rapat digelar secara tertutup dengan dihadiri kurang lebih sekitar 65 orang dari 70 anggota dewan pembina.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa ada tiga poin yang dibahas dalam rapat tersebut.

Pertama membahas pembentukan tim untuk meseleksi calon Wakil Ketua DPR dan Calon Ketua DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota.

Karena pemilihan pimpinan DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional atau suara terbanyak, maka dalam rapat tersebut disampaikan juga bahwa Gerindra menempatkan sejumlah orang sebagai pimpinan DPR dan DPRD. Satu sebagai wakil ketua DPR RI, 3 sebagai Ketua DPRD Provinsi, dan 50 sebagai Ketua DPRD kabupaten atau Kota.

"Kita bentuk tim untuk menseleksi nama-nama dimaksud untuk menempati posisi strategis di DPR RI, provinsi dan kabupaten atau kota," kata Muzani di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, (19/7/2019).

Kedua, rapat dewan pembina memutuskan adanya konsolidasi di internal Partai Gerindra secara menyeluruh. Mulai dari tingkat legislatif, struktur pengurus, hingga kader.

Muzani menambahkan pada tingkatan legislatif partai Gerindra akan menggelar program peningkatan mutu anggota dewan. Sehingga kualitas anggota dewan dari partai Gerindra menjadi lebih baik.

Sementara itu pada tingkatan kader, partai Gerindra akan terus melakukan kaderisasi dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sementara terakhir pada tingkat struktur atau kelembagaan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Struktur partai Gerindra kata Muzani sangatlah besar, sehingga perlu adanya evaluasi.

"Tiga hal ini yang jadi pembicaraan dalam pertemuan ini,"katanya.

Menurut wakil Ketua MPR itu, rapat dewan pembina banyak membahas masalah internal. Karena kemampuan partai menghadapi masalah eksternal sangat bergantung pada kondisi di internal partai.

"Rapat juga memperkirakan kondisi global dan nasional dan politik, dalam fase mendatang kita akan menghadapi fase yang lebih berat lagi baik persoalan global, nasional termasuk politik. Karena itu Prabowo menyampaikan pandangan bahwa tak lain mengahdapi ini agar kita menguatkan internal kita, ini modal yang kita miliki hasil pemilu 2019 dan kita harus siap menghadapi itu," ucapnya.

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR

Partai Gerindra juga mengincar kursi Ketua MPR RI.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra.

"Ketua MPR (dari) Gerindra, Ketua DPR (dari) PDIP, Presidennya Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).

Komposisi tersebut kata Sodik, tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya.

Karena menurutnya rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami Bagaimana posisi PDIP serta Gerindra dalam pileg dan pilpres 2019.

Sodik mengatakan dengan Ketua DPR dari PDIP serta Ketua MPR dari Gerindra menunjuk semangat rekonsiliasi yang bertujuan untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa.

Ia menambahkan bahwa Inti rekonsoliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kepetingan yang lebih besar yakni kesatuan dan persatuan bangsa.

Hal itu menjadi modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia di segala bidang, termsuk dalam bidang ekonomi.

Atas dasar itulah menurut Sodik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersedia bertemu Jokowi meski memiliki resiko ditinggal sebagain pendukungnya.

Oleh karena itu tidaklah salah dan berlebihan apabila semangat rekonsiliasi itu ditunjukkan salah satunya dengan penentuan pimpinan MPR.

"Pertama tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai,dalam menetapkan ketua MPR," pungkasnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan akan satu paket dengan mereka dalam pemilihan Calon pimpinan MPR.

"Peluangnya masih terbuka semua. Sebelah sini, sono, semua masih cair," kata Muzani di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis, (18/7/2019).

Pemilihan Calon Ketua MPR akan ditentukan melalui Rapat Paripurna MPR.

Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.

Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.

Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu.