Anak Buah Jadi Tersangka Kasus Korupsi BBM, Begini Kata Kadis DLH Kabupaten Bandung Barat

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko mengaku

Anak Buah Jadi Tersangka Kasus Korupsi BBM, Begini Kata Kadis DLH Kabupaten Bandung Barat
Tribun Jabar/Mumu Mujahidin
Kepala UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Apit Akhmad (mengenakan rompi merah) ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perawatan kendaraan bermotor pada UPT Kebersihan KBB. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko mengaku prihatin atas ditetapkannya dua pejabat dan mantan bendahara UPT Kebersihan DLH sebagai tersangka kasus korupsi BBM oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jumat, (19/7/2019).

Sebelumnya mantan Kepala UPT Kebersihan DLH KBB, Apit Akhmad, yang sekarang menjabat Kepala Seksi Kemitraan Dinas LH Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebagai tersangka.

Selain Apit Kejaksaan juga menetapkan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Kebersihan, Abdurahman Nuryadin, yang saat ini telah pensiun, serta Kepala Bagian TU UPT Kebersihan, Adang Rahmat.

"Ikut prihatin saja, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semuanya. Jadi kita harus betul-betul teliti manakala menjalankan amanah dari negara," ujar Kadis LH melalui telepon seluler tadi sore.

Apung mengaku tidak mengatahui kasus hukum yang menjerat dua anak buahnya. Karena menurutnya UPT Kebersihan baru bergabung ke Dinas Lingkungan Hidup pada 2017.

Lapangan Basket Saparua, Sudah Lapangannya Butut, Perizinannya Pun Ribet

"Saya tidak tahu karena waktu itu, 2016 itu UPT Kebersihan masih belum bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup, masih di PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)," tuturnya.

Meski dua pejabat UPT Kebersihan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan, Apung memastikan kinerja UPT Kebersihan DLH tetap berjalan sesuai dengan tupoksinya.

"Prinsipnya kami memastikan dan tetap menjaga fungsi organisasi agar tetap berjalan. Dengan adanya dua karyawan Dinas Lingkungan Hidup yang tersangkut kasus hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap fungsi DLH," katanya.

Saat ditanya apakah ada upaya pendampingan hukum dari pemerintah KBB untuk dua ASN KBB, Apung mengatakan hal itu domain bidang hukum Setda KBB.

Memasak Steak Pakai Batu Lava Panas, Ternyata Sensasinya Seperti Ini

"Kalau untuk masalah pendampingan hukum itu domainnya ada di bagian hukum. Kami kan tidak faham kasus ini karena masalah hukum bukan domain kami, perlu dikonfirmasi ke bidang hukum," katanya.

Apung mengaku pertama kali mendengar informasi stafnya ditahan oleh Kejaksaan melalui pemberitaan media. Menurutnya kedua stafnya dan mantan stafnya tersebut ditahan selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan.

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved