VIDEO Jawa Barat Urutan Ketiga Terbanyak Melaporkan Hakim Ke Komisi Yudisial

Berdasarkan data yang diberikan oleh Komisi Yudusial (KY) Republik Indonesia, bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesi

Berdasarkan data yang diberikan oleh Komisi Yudusial (KY) Republik Indonesia, bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia yang paling banyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Laporan di Jawa Barat itu kepada kami sebanyak 61 laporan. Provinsi urutan pertama ialah DKI Jakarta sebanyak 159 laporan, dan kedua ialah Provinsi Jawa Timur. Data ini terhitung dari Januari hingga Juni 2019," kata Farid Wajdi selaku Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY di Bandung, Kamis (18/7/2019).

Khusus untuk Jawa Barat, dari 61 laporan yang masuk, dua kasus yang sudah diproses dan dua Hakim yang sudah mendapat sanksi ringan. Farid menjelaskan, secara alurnya, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung (MA), dan nantinya MA yang akan mengeluarkan sanksi sesuai pelanggaran dan aturan yang ada.

Terkait sanksi, dibagi tiga bagian, sanksi ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran ringan tersebut bersifat teguran tertulis. Provinsi Jawa Barat, menurut Farid tidak pernah menjadi urutan satu sebagai hakim terlapor.

Secara umum, 740 laporan masyarakat kepada KY dan 443 surat tembusan mulai periode Januari hingga Juni 2019.

"Laporan-laporan tersebut disampaikan melalui jasa pengiriman surat sebanyak 437 laporan, 133 laporan yang diantarkan secara langsung ke KY, pelaporan online sebanyak 111 laporan, dan 59 informasi," katanya.

Setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan, diputuskan pada sidang pleno periode Januari - Juni 2019, 58 orang Hakim dinyatakan terbukti melanggar KEPPH. Rinciannya, 43 Hakim terlapor dijatuhi sanksi ringan, 10 Hakim diputus sanksi sedang, dan lima Hakim sanksi berat. Dua hakim terlapor di Jawa Barat juga dinyatakan melanggar KEPPH dijatuhi sanski ringan.

58 putusan KY tersebut disampaikan kepada MA agar ditindaklanjutin pelaksanaannya. Hasilnya, MA hanya menindaklanjuti usulan sanksi KY terhadap tiga Hakim diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Terdapat 25 putusan KY yang hingga saat ini belum mendapat respon dari MA.

"Sementara terhadap delapan usulan sanksi, MA tidak menindaklanjuti karena alasan teknis yudisial, 22 putusan yang lainnya, masih dilakukan proses minutasi putusan. Kualifikasi perbuatan Hakim yang dinyatakan melanggar KEPPH didominasi oleh perilaku tidak profesional sebanyak 36 orang, tidak adil 13 orang, tidak menjaga martabat Hakim sebanyak 7 orang, dan selingkuh sebanyak dua orang," ujarnya.

Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia menggelar pertemuan dengan sejumlah awak media yang membahas tentang sinergitas Komisi Yudisial dengan Media Massa untuk mengetahui peran media massa dalam mewujudkan akuntabilitas peradilan, di Hotel Aston Braga, Kota Bandung, Kamis (18/7/2019).

Video dan artikel lainnya klik link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=HHBl_h7CAfo&feature=youtu.be
Penulis: Daniel Andreand Damanik
Video Production: Wahyudi Utomo

Penulis: Daniel Andreand Damanik
Editor: yudix
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved