Pemprov Jabar akan Evaluasi Tingginya Pengangguran Lulusan SMK

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil segera memgkaji fenomena tingginya angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pemprov Jabar akan Evaluasi Tingginya Pengangguran Lulusan SMK
Tribun Jabar/Wahyudi Utomo
Ilustrasi: Pengangguran 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil segera memgkaji fenomena tingginya angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Diduga, kurikulum yang diajarkan di SMK sudah ketinggalan jika dibandingkan dengan kemajuan industri.

Gubernur yabg akrab disapa Emil ini mengatakan pihaknya meminta Dewan Pendidikan dalam 5 tahun ke depan meningkatkan indeks pendidikan Jawa Barat melalui sejumlah inovasi. Di antaranya mempercanggih SMK di Jabar.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (3/7/2019). Ridwan Kamil ditanyai wartawan soal Pilpres 2024
Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (3/7/2019). Ridwan Kamil ditanyai wartawan soal Pilpres 2024 (tribunjabar/syarif abdussalam)

“Yang terdekat adalah mengevaluasi SMK,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (17/7/2019).

Ingin Genjot Produktivitas Pertanian, Pemprov Jabar Wacanakan Buka 27 SMK Pertanian Baru

Menurutnya secara statistik, SMK saat ini masih menjadi penyumbang pengangguran terbesar.

Hasil evaluasi yang digelar tahun ini nantinya akan diterapkan pada 2020.

“Apa ada sebagian yang dibubarkan, direposisi karena yang namanya SMK harus sesuai dengan arah ekonomi baru,” tuturnya.

Siswa Baru di SMK Profita Kota Bandung Merasa Gembira dan Nyaman Ikuti MPLS

Saat ini, katanya, teknologi digital sudah masuk dalam semua lini. Hal ini berarti arah ekonomi ke depannya akan menuju perkembangan digitalisasi. Industri pun, katanya, sudah masuk Revolusi Industri 4.0.

Ridwan Kamil sendiri percaya Dewan Pendidikan Jabar yang baru dilantik mampu mengerjakan tugas tersebut.

“Dewan pendidikan ini secara tupoksi memberikan masukan nasehat kritisi di level tingkat 2 level provinsi dan ke menteri juga, tidak dibatasi hanya SMA SMK,” katanya. (Sam)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved