SDM Terbatas, DLH Kota Cimahi Hanya Mampu Awasi 100 Pabrik

Terbatasnya SDM membuat DLH Kota Cimahi hanya mampu awasi 100 pabrik agar tak buang limbah sembarangan. Padahal 1da 318 pabrik di Kota Cimahi.

SDM Terbatas, DLH Kota Cimahi Hanya Mampu Awasi 100 Pabrik
NAZMI ABDURRAHMAN
Seorang warga berjalan di depan pabrik tekstil milik PT Bintang Warna Mandiri di Jalan Industri Cibaligo RT 1/30, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Kamis (9/6/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi mengaku memiliki kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pabrik bandel yang ada di Kota Cimahi agar tidak membuang limbah sembarangan.

Imbasnya, pengawasan pun belum optimal dan masih ada pabrik yang membuang limbah secara langsung ke aliran Sungai Citarum.

Bahkan ada pabrik yang ditemukan membuat saluran pembuangan tersembunyi seperti PT Bintang Warna Mandiri (BWM) yang salurannya ditutup Satgas Citarum.

Kepala DLH Kota Cimahi, Mochamad Ronny, mengatakan, kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pabrik tersebut karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di DLH Kota Cimahi hingga saat ini masih terbatas.

"Jadi kami harus menyesuaikan dalam melakukan pengawasan karena petugas yang aktif itu hanya ada 2 hingga 4 orang," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (14/7/2019).

Dengan terbatasnya SDM, kata Ronny, pada tahun ini juga pihaknya hanya menargetkan pengawasan terhadap 100 pabrik dari total jumlah pabrik di Kota Cimahi sebanyak 318 yang 200 pabrik di antaranya perusahan besar.

"Dari 100 perusahaan yang menjadi target kami itu merupakan perusahaan yang abai dalam melaporkan hasil uji labolatorium mengenai ambang batas pengelolaan limbah pabrik," katanya.

Ia mengatakan, dari semua pabrik yang ada, hingga saat ini baru sekitar 75 persen perusahaan di Kota Cimahi yang rutin melaporkan hasil uji kualitas limbahnya kepada DLH Kota Cimahi.

Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Muti Air Limbah dan Permen LHK Nomor 5 Tahun 2019 dan Permen LHK Nomor 16 Tahun 2019, semua perusahaan wajib melaporkan hasil uji baku mutu limbahnya ke DLH setempat.

"Merujuk pada Permen LHK ada sembilan parameter yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar memenuhi ambang mutu. Di antaranya COD, BOD5, Fenol, Bensena, ph dan sebagainya," kata Ronny.

Ada Pabrik Bikin Saluran Limbah Ilegal di Cimahi, Ini Kata Wakil Wali Kota

Satgas Citarum Temukan Pabrik Buat Saluran Limbah Ilegal, DLH Kota Cimahi Akan Lakukan Verifikasi

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved