UIN Bandung dan KOMPAK Gelar Program Universitas Membangun Desa

UIN Bandung dan KOMPAK bekerja sama menggelar program 'Universitas Membangun Desa' melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

UIN Bandung dan KOMPAK Gelar Program Universitas Membangun Desa
Tribun Jabar/Hilda Rubiah
Sejumlah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Bandung, berfoto bersama usai Pembekalan Universitas Membangun Desa (UMD) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - UIN Bandung dan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejehteraan) bekerja sama menggelar program 'Universitas Membangun Desa' melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN Sisdamas) Tematik Legal Identity (identitas hukum).

Sebelumnya, KOMPAK merupakan Lembaga kemitraan Pemerintah Australia Indonesia.

KKN Tematik Legal Identity tersebut akan diselenggarakan di Kabupaten Bandung, mulai dari tanggal 31 Juli 2019 sampai 31 Agustus 2019.

Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), Dr Ramdani Wahyu Sururie, menjelaskan Program KKN Sisdamas Tematik Identitas Hukum itu akan berlangsung di Kecamatan Pasir Jambu dan Ciwidey Kabupaten Bandung.

Adapun KKN tematik hukum ini akan diikuti sebanyak 60 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Bandung.

Sebelum diberangkatkan ke lokasi, 60 mahasiswa FSH UIN Bandung itu mendapatkan Pembekalan KKN Sisdamas Tematik Identitas Hukum, dan Universitas Membangun Desa (UMD) tentang urgensi identitas hukum.

Rajut Asa Desa, Politeknik LP3I Kuliah Kerja Nyata di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Menurut Dr Ramdani, tujuan dari KKN Sisdamas tematik identitas hukum ini adalah agar para mahasiswa bersama masyarakat bisa mendorong terbitnya sejumlah dokumen hukum berupa Akta Nikah, Akta Lahir, KTP, Kartu Keluarga, Akta Wakaf dan lain-lain.

"Selama mereka melaksanakan KKN selama 1 bulan pada bulan Agustus nanti, para mahasiwa peserta KKN akan mendorong masyarakat tanpa identitas hukum memperoleh identitas hukum tersebut," ujar Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), Dr Ramdani Wahyu Sururie, kepada Tribun Jabar, Jumat (12/07/2019).

Kepala Seksi Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Perguruan Tinggi Islam (Diktis) Muhammad Aziz Hakim, menjelaskan bahwa tematik mengenai dokumen identitas hukum ini sangat penting bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kesehatan, pendidikan dan bantuan dari pemerintah.

Halaman
12
Penulis: Hilda Rubiah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved