Ini Jumlah Uang yang Diduga Diterima Gubernur Kepulauan Riau, Jadi Tersangka KPK Gara-gara Reklamasi

Gubernur Kepulauan Riau ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Ini jumlah uang yang diterimanya. Untuk prinsip izin reklamasi.

Ini Jumlah Uang yang Diduga Diterima Gubernur Kepulauan Riau, Jadi Tersangka KPK Gara-gara Reklamasi
Kompas/Kris Razianto Mada
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun 

TRIBUNJABAR.ID - Nurdin Basirun, Gubernur Kepulauan Riau resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nurdin diduga menerima suap yang totalnya mencapai Rp 45 juta dan 11.000 dolar Singapura.

Diduga suap tersebut terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Kepualaun Riau 2018/2019.

"Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZW3K) Provinsi Kepri untuk dibahas di Paripurna DPRD Kepri. Keberadaan Perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019) malam, di laman Kompas.com.

Menurut Basaria, saat itu terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodasi dalam RZW3K Kepulauan Riau.

Salah satunya pihak swasta bernama Abu Bakar.

Pada Mei 2019, Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare.

"Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang diperuntukkan sebagai kawasan budi daya dan hutan lindung," kata Basaria.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel pintu rahasia atau akses keluar gedung utama Kantor Pemprov Kepri biasa digunakan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel pintu rahasia atau akses keluar gedung utama Kantor Pemprov Kepri biasa digunakan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. (TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Pada saat itu, Nurdin selaku Gubernur Kepri memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Budi Hartono membantu Abu Bakar agar izin yang diajukan disetujui.

"Untuk mengakali hal tersebut, BUH (Budi) memberitahu ABK (Abu Bakar) supaya izinnya disetujui, maka ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya," kata Basaria.

Halaman
123
Editor: taufik ismail
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved