Buntut Praperadilan yang Diajukan ANS, Bupati Bandung: Tak Ada Ruang bagi PNS Indisipliner

Gugatan praperadilan yang dilakukan seorang ASN Pemkab Bandung terhadap 17 instansi ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri

Buntut Praperadilan yang Diajukan ANS, Bupati Bandung: Tak Ada Ruang bagi PNS Indisipliner
Tribun Jabar/Lutfi Ahmad Mauludin
Bupati Bandung Dadang M Naser saat ditemui seusai acara pelantikan pengurus KONI Kabupaten Bandung dan pemberian bonus kepada atlet, Kamis (11/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG- Gugatan praperadilan yang dilakukan seorang ASN Pemkab Bandung terhadap 17 instansi ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri.

Bupati Bandung Dadang M Naser akan menindak tegas segala bentuk ketakdisiplinan ASN di lingkungan Pemkab Bandung.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung Dicky Anugrah mengungkapkan, 17 instansi tersebut mulai dari sekolah tempatnya bekerja, Bupati Bandung hingga Presiden.

Penolakan itu karena kewenangan absolut. Perkara tersebut tidak patut dilayangkan ke PN, perkaranya ada dalam ranah administrasi.

Menurutnya, gugatan tersebut dilayangkan Maman Suparman pascahukuman delapan bulan atas inkrah putusan pidana yang bersangkutan.

"Saudara Maman menggugat karena belum adanya kepastian atas status kepegawaian yang bersangkutan. Dia merasa tidak diperlakukan dengan adil. Padahal sebenarnya pemeriksaan tim disiplin kepegawaian Kabupaten Bandung masih dalam proses," katanya di Soreang, Selasa (9/7/2019).

Pemkab Bandung Ajukan 221 Formasi untuk CPNS 2019, Pegawai Tenaga Teknis yang Paling Banyak

Petani Perlu Bantuan Pompa Air, Pemkab Bandung Janji Pinjamkan Pompa Air Secara Gratis

Gugatan tersebut teregistrasi di Pengadilan Negeri pada tanggal 27 Mei 2019. ASN tersebut menuntut Termohon I sampai Termohon XVII, di mana statusnya termuat dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

"Juga termuat dalam pasal 6 KUHAP huruf b, yang berbunyi Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan," ujarnya.

Maman menilai Termohon VIII, Bupati Bandung Dadang M Naser, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjatuhkan sanksi kepadanya.

Halaman
12
Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved