Penggunaan Medsos dan IT untuk Pembauran Bangsa Jadi Isu Hangat di Rakor FPK Jabar

Tantangan FPK dan berbagai elemen masyarakat lainnya terhadap upaya pembauran kebangsaan lebih berat seiring kemajuan zaman.

Penggunaan Medsos dan IT untuk Pembauran Bangsa Jadi Isu Hangat di Rakor FPK Jabar
Tribun Jabar/ Syarif Abdussalam
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Herri Hudaya, Ketua FPK Jawa Barat, Popong Otje Djundjunan, Wakil Ketua FPK Jawa Barat, Djoni Widjaya Aluwi, dalam Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jawa Barat 2019 di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Sabtu (6/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penerapan Pancasila pada kehidupan sehari-hari sampai tingkat rukun tetangga dan penyebaran semangat Pancasila lewat media sosial menjadi salah satu isu hangat yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jawa Barat 2019 yang diselenggarakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Sabtu (6/7/2019).

Ketua FPK Jawa Barat, Popong Otje Djundjunan, mengatakan, tantangan FPK dan berbagai elemen masyarakat lainnya terhadap upaya pembauran kebangsaan lebih berat seiring kemajuan zaman.

Popong mengatakan stakeholder terkait pun harus memutar otak lebih keras untuk bisa menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

"Koordinasi adalah hal yang paling mahal di negeri ini. Ceu Popong mah teu nginjeum ceuli teu nginjeum panon, kelemahan bangsa kita memang koordinasi. Makanya kita harus melakukan koordinasi untuk menyamakan presepsi," kata perempuan yang akrab disapa Ceu Popong ini dalam sambutannya.

Dalam rapat koordinasi ini, katanya, FPK Jawa Barat harus bisa menyatukan prinsip-prinsip pembauran kebangsaan dengan implementasinya pada kehidupan nyata di Jawa Barat, dalam berbagai level kehidupan.

Karenanya, pihaknya pun bisa menggunakan teknologi untuk meraih tujuannya membaurkan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut Ceu Popong mencontohkan semua warga Indonesia haruslah paham jika Pancasila tidak bisa dipecah dan hanya dilaksanakan satu sila.

Contohnya, kegotongroyongan harus dilaksanakan dalam ruh Ketuhanan yang Maha Esa. Hal inilah yang harus diketahui masyarakat luas.

Dishub Pastikan, Adanya Trayek Baru Untuk Angkot Tak Akan Menyebabkan Kemacetan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Herri Hudaya, berharap FPK mampu memaksimalkan upayanya membaurkan bangsa melalui produk teknologi informasi seperti media sosial dan media internet lainnya.

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved