Ingin Legalkan Poligami, DPR Aceh Sebut Perempuan Terlibat Bahas Qanun, Kemenag Belum Koordinasi

setelah tiga bulan melakukan pembahasan, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tengah melakukan konsultasi dengan sejumlah kementerian terkait Qanun

Ingin Legalkan Poligami, DPR Aceh Sebut Perempuan Terlibat Bahas Qanun, Kemenag Belum Koordinasi
romodewa.net
Ilustrasi poligami 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Beberapa waktu lalu muncul kabar mengenai DPR Aceh yang hendak melegalkan poligami.

Sampai saat ini, belum ada koordinasi antara Kementerian Agama dengan DPR Aceh mengenai wacana tersebut.

"Terkait dengan statmen anggota DPRA akan melegalkan poligami, belum ada koordinasi langsung dengan kita di Kemenag Aceh, begitu juga dengan surat tertulis yang dikirim ke Kemenag Aceh," kata Kasubbag Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Aceh Muhammad Nasril kepada Kompas.com, Sabtu (6/7/2019).

Nasril membenarkan saat ini DPRA tengah menggodok qanun tentang Hukum Keluarga. Di dalamnya juga ada tim dari Kemenag.

Potret Pernikahan Diego Michiels dan Dhea, Ijab Kabul Agak Terbata-bata, Mario Gomez Ucapkan Ini

"Namun, saat tim kita hadir pembahasannya tentang tugas pencatatan nikah, bimbingan pernikahan dan beberapa pembahasan lainnya, pada saat pembahasan pasal tentang poligami subtansinya masih seperti yang termaktub dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI," kata dia.

UU Perkawinan yang ada saat ini mengatur sejumlah syarat apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan pun hanya akan memberikan izin apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, istri yang akan dimadu juga harus memberi persetujuan. Sang suami juga harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh istri dan anak serta berlaku adil.

"Jadi, Kemenag Aceh tetap berpegang pada aturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi DPRA baru sebatas menyusun draf, belum disahkan menjadi qanun," kata dia.

Diberitakan, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengaku tengah melakukan konsultasi dengan sejumlah kementerian terkait Qanun Hukum Keluarga.

Halaman
123
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved