Gubernur Jabar Akan Minta Klarifikasi Kabupaten/Kota yang belum Pecat ASN Terjerat Kasus Korupsi

Ridwan Kamil memastikan tidak ada lagi mantan koruptor yang masih mendapat fasilitas ASN di Pemprov Jabar

Gubernur Jabar Akan Minta Klarifikasi Kabupaten/Kota yang belum Pecat ASN Terjerat Kasus Korupsi
Tribun Jabar/Daniel Andreand Damanik
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, Atalia Kamil, dan Kadisbudpar Jabar Dedy Taufik. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan, di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sudah tidak ada lagi aparatur sipil negara ( ASN ) yang tersandung kasus korupsi.

Setelah pemberhentian 22 ASN Pemprov Jabar yang tersandung kasus korupsi Februari lalu, Ridwan Kamil memastikan tidak ada lagi mantan koruptor yang masih mendapat fasilitas ASN.

"Kalau di Jabar sudah tidak ada, silakan cek listnya, Provinsi Jabar tidak ada. Tapi beberapa daerah di Jabar masih ada, seperti Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Depok. Nanti kami klarifikasi, kenapa masih ada," kata gubernur yang akrab disapa Emil ini di Gedung Sate, Jumat (5/7/2019).

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) akan memberikan sanksi terhadap gubernur, bupati, dan wali kota, yang tidak memecat ASN yang terbukti terlibat kasus korupsi.

Sanksi tersebut diberikan jika sudah menerima dua kali teguran dari Kemendagri.

Tegur 103 Kepala Daerah Mulai Gubernur Bupati dan Wali Kota, Mendagri Minta ASN Korup Segera Dipecat

VIDEO Oknum ASN Dinsos Jabar Pelaku Cabul Ditetapkan Jadi Tersangka

Menurut Emil walau masih ada di kabupaten dan kota, jumlah ASN bermasalah tersebut tidaklah banyak tapi arahan Kemendagri harus diikuti dengan baik.

Pihaknya sudah memberi contoh beberapa bulan lalu dengan langkah pemberhentian 22 ASN di Pemprov Jabar.

Sebelumnya diberitakan, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan selain berdasarkan arahan KPK, pemberhentian 22 ASN ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Dalam SKB Tiga Menteri tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang diperintahkan untuk melaksanakan pemberhentian ASN dengan tidak hormat.

Berdasarkan data dari Kemendagri, di Jabar masih ada empat ASN masing-masing satu orang di Kota Cimahi, Kota Depok, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Sukabumi, yang terjerat kasus korupsi tapi masih tercatat sebagai ASN setempat. 

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved