Tegur 103 Kepala Daerah Mulai Gubernur Bupati dan Wali Kota, Mendagri Minta ASN Korup Segera Dipecat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 gubernur, 80 bupati dan 12 wali kota di Indonesia.

Tegur 103 Kepala Daerah Mulai Gubernur Bupati dan Wali Kota, Mendagri Minta ASN Korup Segera Dipecat
Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam
Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel The Trans Luxury, Kota Bandung, Rabu (21/2/2018). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 Gubernur, 80 bupati dan 12 Wali Kota di Indonesia.

Mendagri meminta para kepala daerah itu memberhentikan secara tidak hormat alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan mereka yang terlibat kasus korupsi.

"Per 1 Juli 2019 sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari,” kata Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (3/7/2019).

Catatan Kemendagri, dari total sebanyak 2.357 ASN yang harus dilakukan pemberhentian secara tidak hormat, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah. Baik tingkat provinsi maupun kota/ kabupaten.

Mendagri Sebut 3 Provinsi Rawan Korupsi, Jabar Termasuk?

Hingga akhir Juni 2019, masih ada sebanyak 275 ASN yang belum diproses oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota.

“Rinciannya 33 ASN di provinsi, 212 ASN di kabupaten dan 30 ASN di kota,” terang Akmal.

Pemecatan terhadap ASN yang tersandung masalah hukum diketahui telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi baru-baru ini lewat putusan bernomor 87/PUU-XVI/2018.

1.372 ASN Dipecat Tidak Terhomat Oleh Kemendagri Gara-gara Terlibat Kasus Korupsi

Putusan MK itu mempertegas bahwa ASN yang telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus dipecat.

Hal itu juga berlaku bagi PNS koruptor.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tegur 103 Kepala Daerah, Mendagri Minta ASN Korup Segera Dipecat"

Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved