Bawaslu Kabupaten Bandung Sempat Rekomendasikan PSU di Beberapa TPS pada Pilpres Lalu

KPU tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU di beberapa TPS di empat kecamatan tersebut.

Bawaslu Kabupaten Bandung Sempat Rekomendasikan PSU di Beberapa TPS pada Pilpres Lalu
KOMPAS.com/AJI YK PUTRA
Ilustrasi pencoblosan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung sempat merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dalam Pilpres 2019 lalu.

Hal tersebut dikarenakan ada pemilih dari luar daerah yang diperbolehkan menyoblos.

"Ada di beberapa TPS di empat Kecamatan di antaranya Banjaran, Pameungpeuk, Katapang dan Cangkuang. Waktu itu kami rekomendasikan PSU karena ada pemilih dari luar diperbolehkab menggunakan hak pilihnya," tutur Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Bandung Komarudin saat konferensi pers evaluasi dan kinerja Bawaslu di Soreang, Rabu (3/7/2019).

Namun, kata Komarudin, KPU tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU di beberapa TPS di empat kecamatan tersebut.

Oleh karena itu Bawaslu telah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Jabar.

"Sesuai kewenangan, kami jadikan temuan pelanggaran dan dilaporkan kepada Bawaslu Jabar dalam proses administrasi, karena KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi kami," ujarnya.

Selain dugaan pelanggaran administrasi tersebut, selama proses pemilu 2019, pihaknya melakukan penanganan sejumlah kasus dugaan pelanggaran, baik itu temuan hasil pengawasan maupun laporan masyarakat.

Seperti laporan pelanggaran administrasi berkaitan dengan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan pemasangan.

"Untuk laporan dugaan pidana yang masuk dan ditangani ada 5, temuan 2. Tapi yang bisa ditangani hanya dua karena sisanya tidak memenuhi syarat formil dan materil," ungkapnya.

Selain itu, terdapat juga seorang Kades yang diputus bersalah karena tidak netral dalam pemilu.

Terdapat juga masyarakat yang diputus bersalah oleh pengadilan karena melakukan perusakan APK.

"Keputusannya dengan kades maupun masyarakat yang melakukan perusakan APK diputus dengan hukuman percobaan," katanya.

Dikatakannya, masalah pemasangan APK menjadi pelanggaran yang paling banyak.

Selama masa tahapan tersebut pihaknya melakukan penertiban lebih dari 6.000 APK yang melakukan pelanggaran seperti menempel APK di zona merah.

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved