Jokowi Sebut Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pidato: Beliau Berdua Adalah Patriot

TRIBUNJABAR.ID - Akhirnya Jokowi dan Maruf Amin resmi ditetapkan KPU menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia untuk periode 2019-2024.

Pada pidatonya di kantor KPU, Jokowi pun menyinggung nama lawan politiknya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Namun kali ini, ia bermaksud untuk mengajak Prabowo dan Sandiaga Uno besama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia.

"Kami menyadari Indonesia adalah negara besar, tidak bisa dibangun hanya dengan satu orang, dua orang, atau sekelompok orang. Oleh karena itu, saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini," kata Jokowi seperti yang disiarkan langsung Kompas TV, Minggu (30/6/2019).

Jokowi merasa yakin bahwa Prabowo dan Sandiaga Uno sangat menginginkan kemajuan bangsa dan negara.

"Saya yakin beliau berdua adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju, dan makin adil dan makmur," katanya.

Setelah itu, pada konferensi pers, Jokowi pun blak-blakan membuka peluang jika ada pihak di luar koalisinya yang ingin bergabung dengan pemerintah.

Namun, pihaknya membutuhkan waktu untuk berbicara dengan anggota partai koalisi pengusungnya di Pilpres 2019, Koalisi Indonesia Kerja.

• RESMI! JOKOWI - MARUF AMIN Jadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Menang Besar dari Prabowo

"Saya pun harus mengajak berbicara untuk yang sudah ada di dalam Koalisi Indonesia Kerja, tapi seperti yang sudah saya sampaikan kita terbuka untuk siapa pun, bersama-sama memajukan negara ini, membangun negara ini," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi pun menekankan agar tidak ada perpecepahan akibat Pilpres 2019.

Ia menegaskan, agar kembali rukun dan bersatu.

Menurutnya, kini sudah tak ada lagi istilah 01 dan 02.

"Mari kita kembali bersama bersatu lagi, menjaga persatuan, bersama-sama membangun bangsa ini, memajukan bangsa ini, jangan ada lagi 02 01," ujarnya.

Jokowi mengingatkan, jangan sampai ada lagi yang bermusuhan gara-gara beda pilihan politik.

"Jangan sampai ada lagi antartetangga tak saling sapa, antarkawan saling omong, karena semua kita saudara sebangsa dan setanah air," ujarnya.

Ia pun mengaku, setelah kini ia dan Maruf Amin ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden akan langsung bekerja sebagai pemerintah.

"Mari kita bekerja kembali, negara ini membutuhkan kerja keras kita semuanya, tanpa kecuali. Besok kita langsung kerja," kata Jokowi.

• Jelang Penetapan Presiden-Wapres, Jokowi Pastikan 01 dan 02 Lenyap, Maruf Amin Minta Saling Sapa

Jokowi dan Maruf Amin Menang Besar di Pilpres 2019

Paslon 01 Jokowi - Maruf Amin resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia untuk periode 2019-2014.

Penetapan ini dilakukan pada rapat pleno terbuka yang diselenggarakan KPU, Minggu (30/6/2019) sore.

Agenda penetapan presiden dan wapres terpilih dilaksanakan tiga hari setelah putusan MK dibacakan, pada 27 Mei lalu.

Pada sengketa Pilpres 2019, seluruh gugatan paslon 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dinyatakan ditolak.

Hal itulah yang membuat Jokowi - Maruf Amin menang besar pada pesta demokrasi kali ini.

Jokowi pun akhirnya mempertahankan kepemimpinan menjadi dua periode.

Ia pun kini sudah ditetapkan sebagai presiden Indonesia untuk lima tahun ke depan.

"Menetapkan paslon presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019 nomor urut 01 Jokowi dan Maruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 suara atau 55,5 persen dari total suara sah nasional, untuk periode 2019-2014," Ketua KPU RI Arief Budiman, dalam siaran langsung Kompas TV.

Kemudian, Jokowi dan Maruf Amin pun menerima surat keputusan KPU tentang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Saya dan KH Maruf Amin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari rakyat untuk melanjutkan tugas. Kami berdua akan mendedikasikan diri kami untuk mencapai cita-cita para pendiri bangsa. Kami akan berjuang dan bekerja sekuata tenaga untuk melanjutkan pondasi yang kami bangun bersama Jusuf Kalaa pada periode pertama pemerintahan," kata Jokowi dalam pidatonya.

Koalisi Adil Makmur Resmi Bubar

Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Adil dan Makmur yang mendukungnya pada kontestasi Pilpres 2019.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Prabowo mengucapkan terima kasih dan mengembalikan mandat kepada masing-masing partai politik.

"Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019), dikutip dari Kompas.com.

Masing-masing partai politik pengusung dipersilahkan untuk mengambil keputusan dan langkah politik ke depannya.

Arah Politik PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah dan sikap partainya.

Menurut dia, rapat internal itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Nanti akan ditentukan waktunya," kata Ketua MPR RI ini.

Demokrat Menyebrang ke Jokowi?

Partai Demokrat membuka peluang merapat ke kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin setelah gugatan sengketa pilpres yang diajukan paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, partainya terbuka jika ada tawaran dari Jokowi-Ma'ruf untuk bergabung dalam pemerintahan.

"Saya kira semua opsi terbuka, tanpa perlu kita memperlihatkan, mempertontonkan kerakusan pada kekuasaan," kata Amir kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2019).

Menurut Amir, arah partainya kedepan akan sangat tergantung pada keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, SBY juga akan tetap berkomunikasi dengan para kader terlebih dulu sebelum mengambil keputusan.

"Seperti biasanya memang keputusan strategis selalu ketua umum melibatkan dan mendengarkan kader utama Demokrat," ucap Amir.

Amir mengatakan, pada dasarnya menjadi partai oposisi atau pun menjadi partai pendukung pemerintah sama saja bagi Partai Demokrat.

Apalagi Demokrat sendiri sudah pernah sudah pernah merasakan berada di dua posisi itu.

Demokrat berada di dalam pemerintahan saat 10 tahun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono berkuasa.

Namun, setelah SBY pensiun dan digantikan Jokowi, partai berlambang mercy itu memilih berada di luar pemerintahan.

"Dimanapun, Demokrat selalu bisa menjalankan peranannya," kata dia.