Pansus II DPRD Jabar Sebut Perda Pendidikan Keaagamaan Sebagai Kebijakan Inovatif

“Pada akhirnya Jabar bisa menjadi provinsi yang damai, kondusif, serta masyarakat antarumat beragamanya bisa saling menyayangi dan menghargai,” katany

Pansus II DPRD Jabar Sebut Perda Pendidikan Keaagamaan Sebagai Kebijakan Inovatif
Tribun Jabar/Muhammad Syarif Abdussalam
Pimpinan dan anggota Panitia Khusus II DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Pendidikan Keagamaan melakukan rapat pembahasan terkait Raperda Pendidikan Keagamaan bersama Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Yanbansos Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat, di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Selasa (26/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhammad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pimpinan dan anggota Panitia Khusus II DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Pendidikan Keagamaan melakukan rapat pembahasan terkait Raperda Pendidikan Keagamaan bersama Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Yanbansos Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat, di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Selasa (26/6/2019).

Ketua Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat, Anwar Yasin, mengatakan bahwa raperda ini merupakan terobosan baru bagi masyarakat Jawa Barat untuk menikmati alokasi bantuan bagi pendidikan keagamaan, khususnya di pesantren dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan lainnya atau pendidikan lintas agama.

“Pada akhirnya Jabar bisa menjadi provinsi yang damai, kondusif, serta masyarakat antarumat beragamanya bisa saling menyayangi dan menghargai,” katanya.

DPRD Jabar Dukung 3 Raperda dan Bentuk Pansus Untuk Menindaklanjuti

Sehingga, lanjut Anwar, ada peluang-peluang baru, ketenangan, dan kebahagiaan bagi para pegiat keagamaan.

Pasalnya, zaman sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus ada keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu keagamaan. Khususnya di Provinsi Jawa Barat, katanya, masyarakatnya bisa berlomba menunjukan kebaikan antarumat beragama.

“Ini merupakan salah satu langkah nyata Pemprov Jabar dalam upaya memberikan hak keagamaan kepada masyarakat Jabar,” katanya.

Anwar berharap setelah raperda pendidikan keagamaan sudah terbentuk, bisa menjadi media bagi masyarakat untuk lebih giat pada kegiatan keagamaan.

Mengingat sekarang Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan inovasi pada kegiatan keagamaan sehingga bisa menarik para milenial untuk berperan aktif di dalamnya.

Pansus VII DPRD Jabar Menilai Kota Banjar sebagai Kawasan Strategis

Pelajar Berniat Bunuh Diri Gara-gara Zonasi, Orang Tua Mengadu ke DPRD

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved