Di Aceh, PNS dan CPNS Dilarang Pakai Elpiji 3 Kilogram

Pemerintah Aceh melarang PNS atau CPNS Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh menggunakan elpiji 3 kilogram.

Di Aceh, PNS dan CPNS Dilarang Pakai Elpiji 3 Kilogram
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Pekerja mengumpulkan tabung gas 3 kilogram yang kosong di Agen LPG 3Kg PT Rukun, Jalan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Rabu (6/12/2017). Memasuki Desember 2017 gas 3 kg mengalami kelangkaan di Kota Bandung. Hal tersebut akibat tidak adanya pasokan ke agen saat liburan panjang dari Jumat hingga Minggu (1-3 Desember 2017). Sementara hingga hari ini pasokan sudah mulai ada namun jumlahnya masih terbatas. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDA ACEH- Pemerintah Aceh melarang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) atau Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh menggunakan elpiji 3 kilogram (kg).

Larangan bagi PNS atau CPNS menggunakan elpiji 3 kilogram disampaikan melalui surat edaran tentang “Penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kg Tepat Sasaran”.

Surat edaran itu ditujukan kepada para bupati dan wali kota se-Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), dan para Kepala Biro Setda Aceh dengan tembusan kepada Ketua DPRA, dan Marketing Branch Manager Aceh PT Pertamina (Persero).

Surat edaran ini ditandatangani Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT, pada 13 Juni 2019.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Rahmad Raden yang dikonfirmasi Serambi, Rabu (26/6/2019) mengkonfirmasi bahwa surat edaran itu dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh yang bertujuan agar penggunaan gas elpiji 3 kg di provinsi ini tepat sasaran.

“Gas elpiji itu disubsidi oleh pemerintah dan benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Semua PNS berpendapatan sudah di atas cukup, maka atas dasar itulah PNS tidak dibenarkan menggunakan gas elpiji 3 kilogram,” kata Rahmad.

Cara Bedakan Tabung Gas Elpiji Asli dan Oplosan, Mulai dari Tutup Hingga Harga

Warga Bogor Ditangkap Anggota Polda Jabar, Oplos Gas Elpiji 12 Kg Pakai Gas Subsidi 3 Kg

Selain PNS, dalam surat edaran itu juga disebutkan larangan penggunaan elpiji 3 kg ditujukan kepada para pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta.

Surat edaran yang sama ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam wilayah Aceh yang berpenghasilan lebih dari Rp 1,5 juta per bulan dan tak memiliki surat keterangan tidak mampu dari gampong.

“Mereka yang termasuk dalam kelompok ini juga dilarang menggunakan elpiji tabung 3 kilogram,” kata Rahmad Raden.

Pada bagian akhir surat edaran itu, Plt Gubernur Aceh meminta tanggung jawab bupati/wali kota untuk masing-masing memantau dan menyosialisasikan kepada bawahannya bahwa PNS tidak boleh menggunakan gas elpiji 3 kg.

Halaman
123
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved