Pilpres 2019

Diminta Prabowo Tak Datang, Dilarang Kapolri, Aksi di Sekitar MK Tetap Ada, Tak Patuh ke Paslon 02?

Berdasarkan pantauan, Rabu (26/6/2019), massa terlihat sudah semakin banyak memenuhi jalan sekitar gedung Mahkamah Konstitusi.

Diminta Prabowo Tak Datang, Dilarang Kapolri, Aksi di Sekitar MK Tetap Ada, Tak Patuh ke Paslon 02?
Kolase Tribun Jabar (Instagram @indonesiaadilmakmur dan Kompas.com)
Berdasarkan pantauan, Rabu (26/6/2019), massa terlihat sudah semakin banyak memenuhi jalan sekitar gedung Mahkamah Konstitusi. 

TRIBUNJABAR.ID - Meski mendapatkan imbauan dari capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan mendapatkan larangan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian, massa tetap berdatangan dan memenuhi sekitar gedung Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Rabu (26/6/2019), massa terlihat sudah semakin banyak memenuhi jalan sekitar gedung Mahkamah Konstitusi.

Di sana, tampak ada Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan (KPK) Abdullah Hehamahua, Menantu Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Muhammad Alatas, serta Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ustad Sobri Lubis.

Secara terpisah, Juru Bicara Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, hal tersebut dapat dilihat sebagai kebebasan berekspresi.

Jelang Sidang Putusan MK, Kapolres Indramayu Imbau Warga Tak ke Jakarta

Menurutnya, kebebasan berekspresi itu dilindungi oleh Undang-undang Dasar hingga HAM.

"Kebebasan berekspresi yang dilindungi UUD 45 pasal 28 ayat 3 nomor e itu jelas. Begitu juga dengan masalah keadilan di Pancasila. Lalu, UU nomor 9 tahun 1998, begitu juga dengan HAM, yang lebih melindungi hak-hak daripada orang yang menyampaikan pendapat di muka umum," ujarnya dalam tayangan Sapa Indonesia Malam Kompas TV yang dikutip TribunJabar.id pada Rabu (26/6/2019).

Mengenai kemungkinan aksi itu ditunggangi pihak tertentu yang dapat berakhir ricuh, Novel Bamukmin menjawab, harusnya dapat berkaca dari aksi-aksi lain.

Ia mengatakan, jangan berkaca pada satu aksi saja (22 mei) lalu mengambil kesimpulan semua aksi akan berakhir ricuh.

"Harus mengambil (kesimpulan yang) adil dan proporsional. Jangan berkaca dengan satu saja. Dan satu pun kita meminta pula kepada pemerintah, yang mungkin fraksi di DPR harusnya membikin tim gabungan pencari fakta. Pencari fakta ini harus mengejar siapa dalang yang menunggangi kerusuhan itu," ujar Novel Bamukmin.

Halaman
123
Penulis: Yongky Yulius
Editor: Widia Lestari
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved