Dedi Mulyadi Sebut Percepatan Munas Partai Golkar Tak Miliki Urgensi, Setuju dengan Pernyataan JK

Dedi mengatakan, desakan munas itu hanya dilontarkan oleh orang-orang yang tak memiliki kapasitas, sekalipun itu kader Golkar.

Dedi Mulyadi Sebut Percepatan Munas Partai Golkar Tak Miliki Urgensi, Setuju dengan Pernyataan JK
istimewa
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai musyawarah nasional Golkar tidak perlu dipercepat. Perhelatannya tinggal dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yakni Desember mendatang.

Dedi Mulyadi menilai, usulan segelintir elite agar munas Golkar dipercepat, hanya untuk mengejar jabatan-jabatan tertentu seperti menteri dan ketua MPR.

Oleh karena itu, ia menilai, percepatan munas dinilainya tidak memiliki urgensi.

"Desakan munas itu kan hanya untuk mereka yang mengejar jabatan menteri. Padahal agendanya tidak mendesak," kata Dedi melalui sambungan telepon, Rabu (26/6/2019).

Dedi mengatakan, desakan munas itu hanya dilontarkan oleh orang-orang yang tak memiliki kapasitas, sekalipun itu kader Golkar.

Sebab, kata dia, munas itu layak disuarakan oleh pengurus DPD I dan DPD II Golkar serta organisasi sayap.

"Yang capable desakan untuk munas Golkar DPD I dan DPD II serta organisasi sayap. Kenyataannya, mereka tidak mengusulkan munas dipercepat. Munas dipercepat hanya disebutkan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk itu," katanya.

Dedi mengatakan, pihaknya setuju dengan pernyataan politikus senior Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebutkan bahwa Musyawarah Nasional Golkar tidak perlu dipercepat. Alasannya, pemborosan biaya.

"Pernyataan Pak JK itu menutup polemik terkait munas bahwa munas tidak perlu dipercepat," kata Dedi.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menilai tidak perlu ada percepatan Munas Golkar untuk memilih ketua umum partai berlambang beringin itu. Kalla mengatakan munas memerlukan ongkos yang besar.

Karena itu, kalau Munaslub digelar lebih cepat, akan percuma sebab masa jabatan hanya berlaku selama enam bulan, yakni hingga Desember 2019.

Dedi kembali mengatakan munas tetap dilaksanakan seusai jadwal. Ia mengibaratkan munas itu proses kelahiran.

Jika seorang bayi dilahirkan secara caesar dan prematur tentu akan lebih mahal biayanya serta berisiko dibanding dengan persalinan normal.

"Begitu juga munas. Kalau dipercepat akan memakan biaya lebih besar serta hasilnya juga berisiko dan itu tidak baik bagi Golkar. Biarlah munas seusai dengan jadwal biar menghasilkan bayi yang sehat," katanya.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved