Pilpres 2019

Tim Hukum Prabowo Tak Bisa Buktikan Kecurangan Pilpres 2019, BW: Hanya Institusi Negara yang Bisa

Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno tidak bisa membuktikan kecurangan Pilpres 2019 pada sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Tim Hukum Prabowo Tak Bisa Buktikan Kecurangan Pilpres 2019, BW: Hanya Institusi Negara yang Bisa
Kolase Tribun Jabar/KompasTV/Kompas.com
suara hakim meninggi, ancam akan keluarkan Bambang Widjojanto 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno tidak bisa membuktikan kecurangan Pilpres 2019 pada sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Menurut Bambang Widjojanto, yang bisa membuktikan kecurangan adalah institusi negara.

“Siapa yang bisa buktikan (kecurangan) ini? Pemohon? Tidak mungkin. Hanya institusi negara yang bisa. Karena ini canggih,” kata Bambang Widjojanto.

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019 Digelar Kamis (27/6/2019), Ini Respons Tim Prabowo-Sandiaga

Bambang Widjojanto menyebut, dalam sengketa Pilpres 2019 selalu yang dijadikan perbandingan adalah form C1 untuk membuktikan perbedaan selisih suara.

Padahal, menurut Bambang Widjojanto, pembuktian kecurangan saat ini tak bisa lagi menggunakan cara-cara lama seperti membandingkan formulir C1.

Dia pun membandingkan MK yang bertransformasi ke arah modern dengan permohonan perkara daring dan peradilan yang cepat, maka pembuktiannya pun diharapkan dapat menjadi modern pula.

"Katanya speedy trial. Kalau speedy trial enggak bisa pakai old fashioned,” ujar dia.

Hal serupa dikemukakan oleh juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga, Dahnil Anzar. Menurut dia, dalam sidang MK, majelis perlu menggunakan paradigma progresif substantif.

“Agar kemudian tadi saya sebutkan paradigma hakim itu bukan lagi paradigma kalkulator, mahkamah kalkulator, tapi paradigmanya progresif substantif,” kata dia.

MK telah selesai menggelar pemeriksaan perkara hasil pilpres melalui persidangan.

Sidang digelar sebanyak lima kali, dengan agenda pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempelajari, melihat, meneliti alat-alat bukti serta dalil dan argumen yang telah disampaikan selama persidangan.

Menurut jadwal, MK akan memutuskan sengketa perkara pada Kamis (27/6/2019).

(Kompas.com/Ihsanuddin)

Kemungkinan Prabowo-Sandiaga Menang Sidang Sengketa Pilpres 2019, Mengapa Tak Ajukan Bukti C1?

Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2019 Digelar 28 Juni, Apakah Prabowo-Sandi Berpeluang Menang di MK?

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved