Anies Baswedan Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi, Luhut Tegaskan Tak Akan Campuri Urusan Provinsi

Menurutnya masalah pulau reklamasi sudah menjadi urusan provinsi bukan pemerintah pusat.

Anies Baswedan Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi, Luhut Tegaskan Tak Akan Campuri Urusan Provinsi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Foto udara kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta (bawah) di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/12/2017). Pemerintah pusat resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan Pulau C, D, dan G Reklamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017, dengan demikian pembangunan reklamasi Teluk Jakarta 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan enggan mengomentari terlalu jauh wacana DPRD DKI menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas pulau reklamasi.

"Ya tanya gubernurnya ajalah, tanya sama anggota DPRD nya lah," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Menurutnya masalah pulau reklamasi sudah menjadi urusan provinsi bukan pemerintah pusat.

Luhut yakin Anies tahu apa yang harus diperbuat terkait pulau buatan itu.

"Itu sudah urusannya di Provinsi, kita engga usah mencampuri. Saya kira pak gubernur tahu apa yang harus dia buat," katanya.

Pemerintah pusat menurut Luhut mendukung kebijakan provinsi selama tidak menyalahi peraturan.

Mengenai apakah kebijakan menerbitkan IMB itu bertentang dengan janji kampanyenya Anies di Pilkada DKI 2017, Luhut enggan mengomentarinya.

"Ya kalo itu (janji kampanye) tanya saja beliau. Saya tidak ingin berkomentar yang tidak di bidang saya," pungkasnya.

Sebelumnya Fraksi Nasdem DPRD DKI menginginkan digulirkannya hak interpelasi kepada Anies karena menerbitkan IMB di atas pulau reklamasi.

Fraksi Nasdem ingin menanyakan kepada Anies, soal IMB tersebut karena hanya berdasakan peraturan gubernur bukan peraturan daerah.

Dasar hukum Anies dalam menerbitkan IMB tersebut yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 yang dibuat oleh Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.(*)

Editor: Ravianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved