Walhi Pertanyaan Kebijakan Anies Baswedan Terbitkan IMB Pulau Reklamasi

Sejumlah pihak mempertanyakan kebijakan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta terkait penerbita IMB Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta

Walhi Pertanyaan Kebijakan Anies Baswedan Terbitkan IMB Pulau Reklamasi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Foto udara kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta (bawah) di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/12/2017). Pemerintah pusat resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan Pulau C, D, dan G Reklamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017, dengan demikian pembangunan reklamasi Teluk Jakarta 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi Teluk Jakarta.

Kebijakan yang dikeluarkan Anies Baswedan tersebut menimbulkan kontroversi.

Dilansir dari Tribunnews.com, sejumlah pihak mempertanyakan kebijakan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mengritik kebijakan Anies Baswedan itu.

Menurut dia, pihaknya pernah mengusulkan membongkar pulau reklamasi yang telah terbentuk.

Namun, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malah menerbitkan IMB.

Sehingga, dia menilai, kajian mengenai pulau reklamasi yang dilakukan Pemprov DKI hanya sekedar asumsi.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah mempunyai tiga opsi terhadap proyek reklamasi.

Opsi pertama, yaitu dilanjutkan dengan rancangan lama.

Opsi kedua, dihentikan sepenuhnya.

Halaman
123
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved