Tanahnya Disebut Terlantar oleh BPN, PT MPM Konsultasi dengan Polda Jabar

Kuasa hukum PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) mendatangi Mapolda Jabar, di Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Senin (24/6/2019).

Tanahnya Disebut Terlantar oleh BPN, PT MPM Konsultasi dengan Polda Jabar
Tribun Jabar/Ferri Amiril Mukminin
Kuasa Hukum PT Maskapai Perkebunan Mulia, Ariano Sitorus SH MH saat menggelar konferensi pers, di PT MPM, Kamis (29/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kuasa hukum PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) mendatangi Mapolda Jabar, di Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Senin (24/6/2019).

Mereka berkonsultasi terkait dugaan penggunaan hak guna usaha (HGU) PT MPM yang digunakan oleh pihak lain karena surat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cianjur.

"Kedatangan kami untuk berkonsultasi dulu terkait hak kami berupa HGU ‎seluas 1,020 hektare namun 350 hektare lainnya digunakan pihak lain dengan dasar surat yang dikeluarkan BPN Cianjur," ujar kuasa hukum PT MPM, Ariano Sitorus, di Mapolda Jabar.

Adapun sertifikat HGU PT MPM tercatat nomor 15-26 tanggal 19 Juni 2000 dan berlaku hingga 2020.  Selama ini, lahan PT MPM digunakan untuk perkebunan.‎

Kata dia, peristiwa itu bermula saat sejumlah warga di Desa Batulawang, Desa Cibadak dan Desa Sukanagali sempat berunjukrasa menuntut agar sebagian lahan HGU dinyatakan terlantar karena menurut mereka, tanah tersebut meski HGU, tidak dikelola.

Perusahaan Perkebunan Ini Tegaskan HGU Bukan Lahan Telantar

Aksi itu ditindaklanjuti oleh pemerintahan desa dengan membuat surat ke BPN Cianjur yang kemudian pada 5 Desember 2018, mengeluarkan surat nomor 2110/19-32.600/XII/2018 .

Di surat itu, tercantum poin yang menyebutkan bahwa 350 hektare yang digunakan sudah ditetapkan tanah terlantar.

"Padahal jauh hari, pada Januari 2016, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah mengeluarkan surat yang isinya me‎nyatakan bahwa tanah seluas 350 hektare itu bukan tanah terlantar," ujar dia.

Adapun maksud kedatangan ke Mapolda Jabar, mereka berkonsultasi terkait pasal apa yang bisa diterapkan terkait kasus ini.

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved