Sebanyak 10.756 Penyandang Disabilitas di Kabupaten Cirebon Kurang Perhatian Pemerintah

Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC), Abdul Mujib, sebut program pemerintah untuk penyandang disabilitas masih dianggap belum tepat sasaran

Sebanyak 10.756 Penyandang Disabilitas di Kabupaten Cirebon Kurang Perhatian Pemerintah
Tribun Jabar/Siti Masithoh
Seminar Disability Inclusive Development (DID) di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Senin (24/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, ada 10.675 penyandang disabilitas di wilayah tersebut yang belum mendapat perhatian dari pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC), Abdul Mujib, usai menggelar Seminar Disability Inclusive Development (DID) di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Senin (24/6/2019).

Menurutnya, program pemerintah untuk penyandang disabilitas masih dianggap belum tepat sasaran.

Pasalnya, pemberian bantuan yang telah dilakukan selama ini tidak langsung kepada kaum difabel, akan tetapi melalui tangan orang lain.

"Ya sejauh ini perhatian pemerintah masih kurang kepada penyandang disabilitas. Keberpihakan pemetintah masih kurang, maka forum ini menjadi penting untuk menyuarakan hak-hak kaum disabilitas yang ada di Cirebon khususnya," kata Mujib.

PN Bandung Dilengkapi Ruang Laktasi dan Ramah Disabilitas, Neneng Sempat Menyusui Bayinya di Masjid

Dia menambahkan, keluhan tersebut sengaja seminar tepat dihadapan perwakilan Bappelitbangda, Dinas Sosial, DPMD, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

"Tapi, kurangnya sosialisasi FKDC yang selama ini dilakukan di desa-desa. Sehingga, pemerintah desa pun belum welcome. Apalagi, kepada penyandang forum disabilitas. Selama ini DID itu adanya di desa. Bukan ditingkat Kabupaten," katanya.

Dengan dilibatkannya kaum difabel di desa, pihaknya optimis wawasan penyandang disabilitas dapat bertambah.

Dalam seminar kali ini, pihaknya meminta kepada pemerintah desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten dilibatkan dalam setiap musyawarah pembangunan.

Oknum ASN Akui Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Tujuannya, kata dia, untuk menyuarakan aspirasi para kaum difabel yang masih belum terakomodir oleh pemerintah.

"Tanpa dukungan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten sulit untuk mewujudkan DID," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Bidang Pemerintahan Desa, Iis Iskandar, mengaku, diskusi dengan FKDC sangat menarik.

"Harapan kami teman-teman desa bisa tergugah. Bahwa mereka itu ada dan bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mereka melalui dana desa," kata dia.

Penulis: Siti Masithoh
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved