Pembelaan Mendikbud Muhadjir Effendi Terhadap Keluhan soal PPDB Sistem Zonasi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, menanggapi kritik masyarakat soal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) 2019

Pembelaan Mendikbud Muhadjir Effendi Terhadap Keluhan soal PPDB Sistem Zonasi
Tribun Jabar/Ahmad Imam Baihaqi
Mendikbud RI, Muhadjir Effendy, saat ditemui di Stasiun Cirebon, Jl Inspeksi, Kota Cirebon, Selasa (17/3/2018) malam. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menanggapi kritik masyarakat soal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) 2019.

Banyaknya keluhan masyarakat itu terutama menyangkut infrastruktur yang belum merata di Indonesia, mulai dari sarana dan prasarana sekolah hingga kesenjangan guru.

Menurut Muhadjir Effendy, sistem zonasi merupakan jalan untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan pendidikan di Indonesia.

"Ibarat wajah kalau dari jauh kelihatan halus tapi kalau setelah di-close-up dekat kelihatan bopeng-bopengnya itu. Ini setelah tahu masalah ini, akan kita selesaikan per zona mulai dari ketidakmerataan peserta didik, kesenjangan guru, ketidakmerataan guru, jomplangnya sarana prasarana antar sekolah," ujar Muhadjir Effendy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Ia mengatakan, melalui sistem zonasi ini, pemerintah daerah akan lebih fokus melihat masalah yang ada di sekolah-sekolah daerahnya. Pemerintah daerah bisa sadar banyak sekolah yang perlu ditingkatkan mutunya.

Muhadjir juga mengingatkan bahwa peningkatan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.

Orangtua Siswa di Jakarta Keluhkan Waktu dan Pelayanan PPDB SMA Jalur Zonasi

Dapat Keluhan dari Masyarakat, Presiden Jokowi Perintahkan Mendikbud Evaluasi PPDB Sistem Zonasi

"Karena uangnya ada di daerah, ya tinggal kita meminta mereka agar membenahi banyaknya kontroversi. Bahwa sudah banyak yang sadar bahwa di daerahnya sekolahnya masih belum sebagus seperti yang didengung-dengungkan," ujar Muhadjir Effendy.

Mengenai kurangnya sekolah negeri di beberapa daerah, Muhadjir mengakui, hal ini menjadi salah satu masalah dalam sistem zonasi.

Sebab, tidak semua zona memiliki sekolah negeri yang cukup untuk menampung siswa di wilayah tersebut.

Menurut Muhadjir Effendy, sistem ini justru juga akan mempermudah pemerintah memetakan kebutuhan sekolah negeri baru.

Halaman
12
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved